Rapim Polri, Kapolri Minta Polisi Kawal Aksi Tolak Omnibus Law

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi massa di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Aksi tersebut juga memaparkan enam alasan mengapa buruh menolak keberadaan Omnibus Law. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi massa di depan Gedung Parlemen, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020. Aksi tersebut juga memaparkan enam alasan mengapa buruh menolak keberadaan Omnibus Law. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Polri atau Kapolri Jenderal Idham Azis meminta jajaran kepolisian memberikan pembekalan dalam rapat pimpinan (Rapim) Polri tahun 2020. Beberapa arahan Idham seperti meminta jajaran kepolisian mendukung pembangunan nasional, pengamanan aksi massa omnibus law, pengamanan Pilkada 2020, dan pengamanan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua.

    “Rapim Polri 2020 untuk menyamakan persepsi dan menyusun langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan tugas ke depan,” kata Idham seperti dikutip dari presentasi Kapolri dalam Rapim tersebut yang diterima Tempo, Rabu 29 Januari 2020.

    Pertama, Idham memberi arahan agar segenap anggotanya mendukung pembangunan nasional. Ia menyebut anggota Polri harus menjadi konsultan yang solutif, bukan ikut berkonspirasi hingga menghambat jalannya pembangunan.

    Idham selanjutnya mengarahkan pengamanan seandainya terjadi aksi massa menolak omnibus law. Ia meminta polisi mengedepankan pendekatan humanis dan tidak menggunakan senjata api. “Pastikan tidak menggunakan senpi. Pedomani Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian,” katanya.

    Idham pun menekankan untuk mendeteksi dini dan mencegah kejahatan yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Seperti skema ponzi, investasi palsu, dan kejahatan di institusi keuangan. 

    Ia meminta agar polisi merencanakan operasi-operasi pengamanan di 2020 ini dengan baik. Beberapa di antaranya adalah Operasi Ketupat pada arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri, Operasi Lilin pada Natal dan tahun baru, Operasi Mantap Praja 2020 terkait pengamanan Pilkada serentak, dan Operasi Aman Raga Matoa 2020 terkait pengamanan PON ke-20 di Papua.

    Khusus pengamanan Pilkada, Idham meminta polisi untuk menjunjung tinggi komitmen netralitas dan integritas Polri. Serta mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang.

    Sementara pengamanan PON, Polri ditugaskan untuk menjamin agenda tersebut berjalan aman, lancar, dan kondusif. Polri juga diminta untuk bersinergi dengan instansi terkait.

    “Tingkatkan sinergi dengan jajaran TNI, Pemda, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan berbagai upaya pencegahan dan penegakan hukum untuk menjamin stabilitas keamanan di wilayah Papua dan Papua Barat,” katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Peta Bencana Sejumlah Sudut Banjir Jakarta di Akhir Februari 2020

    Jakarta dilanda hujan sejak dini hari Rabu, 25 Februari 2020. PetaBencana.id melansir sejumlah sudut yang digenangi banjir Jakarta hingga pukul 15.00.