Jokowi: Proyek Nanjung Awal Bagian Pengendalian Banjir di Bandung

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo meninjau Terowongan Nanjung sebelum meresmikannya, yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Presiden Joko Widodo meninjau Terowongan Nanjung sebelum meresmikannya, yang berlokasi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi mengatakan selesainya pembangunan terowongan Nanjung di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020, hanya awal dari bagian sistem pengendalian banjir di Bandung. Selain Terowongan Nanjung, sistem pengendali banjir di Cekungan Bandung juga terdiri dari pekerjaan besar lain, yakni normalisasi di hulu sungai, pembangunan embung, pembangunan kolam retensi, dan pembangunan pathway di Cisangkuy.

    "Kita harapkan masih ada 1-2 yang ingin kita selesaikan di tahun 2020 ini," kata Jokowi dalam sambutannya pada peresmian terowongan itu. Jika seluruh pekerjaan ini selesai Jokowi yakin masalah di Cekungan Bandung yang selama ini kerap banjir, akan teratasi.

    Jokowi mengatakan pembangunan terowongan ini merupakan salah satu upaya besar pemerintah untuk membenahi Sungai Citarum. "Ini upaya kita dalam rangka mengatasi banjir genangan yang ada di Kabupaten Bandung dan juga di bawahnya. Program besarnya baru menyelesaikan yang di hulu," kata Jokowi di lokasi terowongan.

    Sebelum meresmikan, Jokowi datang langsung melihat situasi di terowongan. Di sana, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Proyek pembangunan diambil alih oleh pemerintah pusat pada 2018 sebagai bagian dari pembenahan besar-besaran Sungai Citarum dari hulu ke hilir dalam program Citarum Harum.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    4 Fakta Kasus Suap Pajak, KPK Bidik Pejabat Dirjen Pajak dan Konsultan

    KPK menetapkan pejabat Direktorat Jenderal atau Dirjen Pajak Kementerian Keuangan sebagai tersangka dalam kasus suap pajak. Konsultan juga dibidik.