Dirjen Imigrasi Dicopot, Ini Kata Terakhirnya: Gak Ada Bohong

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Franky Sompie. TEMPO/Fajar Januarta

    Direktur Jenderal Imigrasi, Ronny Franky Sompie. TEMPO/Fajar Januarta

    TEMPO.CO, Jakarta - "Gak ada bohong, gak ada bohong," kata Ronny Sompie sebelum masuk ke elevator lantai 14 Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemarin, Selasa, 28 Januari 2020. Itu mungkin pernyataannya yang terakhir Ronny kepada pers sebagai Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa saat kemudian ia dicopot dari jabatannya.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengatakan pencopotan Ronny terkait dengan keterangan imigrasi tentang kepulangan tersangka suap, Harun Masiku. Yasonna menyebut ada yang aneh pada keterangan imigrasi soal Harun. "Ada yang janggal," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.

    Kasus Harun bermula dari rangkaian operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Januari lalu. Saat itu KPK menangkap bekas komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan. KPK menduga Wahyu menerima uang dari Harun untuk meloloskannya dalam proses pergantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Meski menangkap Wahyu, KPK gagal mencokok Harun.

    Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan Harun berada di Singapura sejak 6 Januari dan belum kembali saat KPK menjalankan operasinya. Namun penelusuran Tempo menemukan Harun ternyata sudah ada di Indonesia pada 7 Januari 2020.

    Saat dimintai konfirmasi soal temuan Tempo, pihak Kemenkum HAM berkukuh Harun masih di luar negeri. "Pokoknya masih belum di Indonesia," kata Yasonna Laoly.

    Belakangan istri Harun, Hildawati Jamrin, membenarkan suaminya sudah ada di Indonesia sejak 7 Januari lalu. Tak lama pihak Imigrasi pun meralat pernyataan mereka sebelumnya. Imigrasi berdalih ada kesalahan dalam Sistem Informasi Keimigrasian. Hal ini membuat data yang masuk terlambat.

    Sejumlah pihak menuding Kemenkum HAM dan Dirjen Imigrasi mencoba menghalangi penyidikan KPK. Saat ditanyakan soal ini kemarin, Ronny menampiknya. "Bagaimana kami dibilang merintangi penyidikan? Kawan-kawan (wartawan) tanya, kami kasih informasi," ucap dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.