TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menanggapi pernyataan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).
SBY meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi mendukung pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh Dewan Perwakilan Rakyat terkait kasus ini. "Saya kira dorongan kami lebih kuat daripada dorongan Pak SBY," kata Mahfud di kantornya, Selasa, 28 Januari 2020.
Sebelumnya, SBY mengatakan pembentukan Pansus ini bisa membuktikan tuduhan miring yang dialamatkan kepada pemerintah tidak benar. Ia mengungkit pula pengalamannya saat DPR membentuk Pansus kasus Bank Century.
"Saya juga tak takut dengan dibentuknya Pansus. Bahkan tak pernah menghalangi. Padahal koalisi pendukung pemerintah cukup kuat waktu itu. Jumlah anggota DPR RI dari Partai Demokrat juga sangat besar, 148 orang. Mengapa saya tak takut dengan Pansus Bank Century?" kata SBY dalam keterangan tertulis, kemarin.
Menurut SBY, napas dan jiwa dari konstitusi Indonesia adalah adanya prinsip checks and balances di antara lembaga-lembaga negara yang utama. Di antaranya, adalah antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. "Di era saya dulu, ingat saya empat kali DPR menggunakan hak angketnya," katanya
Dalam kaitan krisis keuangan yang terjadi di Jiwasraya, maka sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang dianut, DPR RI wajib melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
Implementasinya, kata SBY, DPR RI bisa menggunakan haknya untuk mengetahui tentang apa, mengapa dan bagaimana penyimpangan di BUMN itu terjadi. Mengingat besarnya angka kerugian negara serta kompleksitas dan keterkaitan antar lembaga yang terkait, kata SBY, maka agar lebih efektif hasilnya, DPR RI bisa menggunakan hak konstitusional yang dimilikinya untuk mengusut Jiwasraya.
SBY menilai, jebolnya Jiwasraya antara lain karena pertimbangan yang diambil serampangan. Karena itu menurutnya, jangan sampai penyelesaian krisis Jiwasraya tidak didasari oleh pertimbangan yang matang dan kuat pula. "Setuju, jangan terlalu dipolitisasi," kata dia.
