TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan memberlakukan program magang tiga semester untuk mahasiswa. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, mengatakan pihaknya juga mendorong perusahaan memberikan upah kepada para pemagang itu.
"Kami dorong juga, (mereka) memberikan hak mahasiswa ketika mereka magang di lembaga-lembaga dan perusahaan-perusahaan tersebut," kata Nizam di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 Januari 2020.
Hal ini disampaikan Nizam saat ditanya ihwal Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 36 Tahun 2016. Pasal 12 ayat 1b dalam aturan itu mengatur bahwa peserta pemagang berhak memperoleh uang saku. Ketentuan selanjutnya ada di Pasal 12 ayat 2 bahwa uang saku terdiri dari biaya transport, makan, dan insentif, meski pemerintah tak menentukan besaran uang saku pemagang.
Nizam mengatakan mahasiswa dan lembaga atau perusahaan akan sama-sama diuntungkan dengan program magang ini. Perusahaan, kata dia, mendapatkan sumber daya manusia yang sudah terdidik.
Para pemagang juga bisa langsung direkrut jika dinilai berkinerja baik. "Mereka dapatkan calon tenaga kerja di perusahaannya yang sudah teruji selama enam bulan, selama satu tahun. Jadi sama-sama untung," kata Nizam.
Meski begitu, Nizam tak memastikan apakah Kemendikbud akan membuat suatu aturan khusus terkait ini. Dia hanya mengatakan pemerintah sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan.
Kemendikbud malah lebih mendorong agar kesepakatan itu terjadi antarinstitusi. Nizam menilai kerja sama antarlembaga bisa lebih bertahan lama. "Nanti kami lihat apakah perlu ada agreement yang tingkat payung nasional atau cukup antara universitas-universitas itu. Sebenarnya yang lebih sustain itu kalau itu terjadi antara institusi dengan institusi," kata dia.
