TEMPO.CO, Jakarta - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi harus membuka diri dan mendukung dibentuknya panitia khusus DPR terhadap kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Hal itu, kata dia, agar tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya dapat dibuktikan tidak benar.
"Di era saya dulu, ingat saya empat kali DPR menggunakan hak angketnya," kata SBY dalam keterangan tertulis, Senin, 27 Januari 2020.
Menurut dia, nafas dan jiwa dari konstitusi negara adalah adanya prinsip checks and balances di antara lembaga-lembaga negara yang utama. Di antaranya, adalah antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.
Dalam kasus Jiwasraya yang berada dalam jajaran pemerintahan, kata SBY, maka sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi yang dianut, DPR wajib melakukan pengawasan terhadap pemerintah.
Implementasinya, kata dia, DPR bisa menggunakan haknya untuk mengetahui tentang apa, mengapa dan bagaimana penyimpangan di BUMN itu terjadi. Mengingat besarnya angka kerugian negara serta kompleksitas dan keterkaitan antar lembaga yang terkait, kata SBY, maka agar lebih efektif hasilnya, DPR bisa menggunakan hak konstitusional yang dimilikinya.
"Dalam kaitan ini, saya berpendapat DPR lebih tepat menggunakan hak angket agar penyelidikan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Jika ingin kasus besar ini dapat diungkap secara gamblang, seraya membuktikan bahwa tidak ada keterlibatan elemen pemerintah dalam penyimpangan yang mengakibatkan kerugian negara belasan triliun rupiah itu, inilah kesempatannya," ujar dia.
SBY menilai jebolnya Jiwasraya antara lain karena pertimbangannya serampangan. Karena itu, menurutnya, Jangan sampai penyelesaian krisis Jiwasraya tidak didasari oleh pertimbangan yang matang dan kuat.
SBY mengatakan, jika DPR melakukan investigasi, perlu pula menguji dan mendalami apakah solusi yang hendak dijalankan oleh korporat dan pemerintah tersebut benar-benar kredibel. "Setuju, jangan terlalu dipolitisasi," kata dia.
