TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Trimedya Panjaitan, tersinggung ketika politikus Demokrat Benny Kabur Harman menyinggung kasus yang menyeret Harun Masiku saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kami juga mencoba arif, tidak boleh juga menyebut partai politik tertentu," kata Trimedya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.
Trimedya kemudian menyinggung sikap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa pada Jumat pekan lalu, 24 Januari 2020. Padahal kata dia, banyak orang berspekulasi bahwa hari Jumat bisa menjadi Jumat keramat di KPK. "Panggilan pertama dia datang," kata Trimedya.
Trimedya mengatakan sebaiknya partai-partai politik tidak merasa dirinya paling bersih, paling taat hukum, dan tendensius. Menurut dia, seharusnya anggota Komisi III tak lagi membawa identitas partai-partai, melainkan sebagai Komisi.
"Kita boleh kejar orangnya, tapi tolong jangan sebut. Jadi melalui pimpinan, kami keberatan dengan sikap Benny sampai sebut seperti itu," ujar dia.
Benny K. Harman membantah menyebut Harun sebagai caleg PDIP. Dia mengatakan hanya menyinggung Harun berasal dari partai penguasa.
Menurut Benny, yang menyebut PDIP secara terang adalah Wakil Ketua Komisi III Desmond J. Mahesa yang menjadi pimpinan sidang. Sidang menyebut PDIP saat menanyakan rencana penggeledahan kantor partai banteng itu yang bocor kepada publik.
Benny dan Trimedya pun sempat berbantah-bantahan berebut untuk bicara. "Saya bilang partai yang berkuasa, yang berkuasa kan tidak hanya PDIP, Anda punya kesimpulan itu. Yang menyebut PDIP eksplisit adalah ketua, bukan saya," kata Benny.