Syamsuddin Haris dan Desmond Berbantahan Soal Revisi UU KPK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris (kiri) memberikan keterangan pers di Gedung ACLCKPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    Anggota Dewan Pengawas KPK, Syamsuddin Haris (kiri) memberikan keterangan pers di Gedung ACLCKPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Syamsuddin Haris menjawab cecearan Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Desmond J. Mahesa soal ucapannya bahwa revisi UU KPK melemahkan lembaga antikorupsi itu. Syamsuddin mengakui menyampaikannya dalam acara rilis indeks persepsi korupsi yang digelar Transparency International Indonesia pekan lalu.

    "Memang betul saya mengatakan ada upaya-upaya pelemahan KPK," kata Syamsuddin dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.

    Desmond mempersoalkan pernyataan Syamsuddin yang menyebut revisi UU KPK juga melemahkan. Dia juga tersinggung karena Syamsuddin menyatakan pelemahan diupayakan oleh partai-partai politik. Meski begitu, Syamsuddin menyebut ucapan itu tak dikutip sepenuhnya. Dia mengatakan, tantangan ke depan justru bagaimana KPK diperkuat. Alasan itu, kata Syamsuddin, bersedia menjadi Dewan Pengawas. "Itulah kenapa saya ingin jadi bagian dari Dewas ketika diminta bergabung di dalamnya."

    Syamsuddin menerangkan, konteks pelemahan yang dia maksud adalah keberadaan pasal-pasal krusial yang ada di UU KPK hasil revisi. Dalam konteks UU KPK, kata dia, yang terlibat adalah pembentuk undang-undang yakni DPR dan presiden. "Ada dua pihak di situ, partai politik di DPR dan presiden. Jadi sesuatu yang tentu melekat pada pembentukan UU," kata peneliti LIPI ini.

    Desmond masih tak puas dengan penjelasan Syamsuddin. Dia menilai Syamsuddin seperti tak memahami mekanisme pembuatan perundang-undangan. Dia keberatan mengapa Syamsuddin tak menyinggung presiden yang juga turut dalam pembuatan perundang-undangan. "Kalau partai politik melemahkan, itu sebenarnya tidak melemahkan apa-apa jika tanpa persetujuan presiden. Ini yang menurut saya ini Bapak ralat enggak ini masalahnya? Atau itu bagian dari sikap anda?"

    Syamsuddin Haris melanjutkan, pada intinya Dewan Pengawas akan berupaya memperkuat kinerja pemberantasan korupsi. "Ke depan tentu kita semua akan berusaha memperkuat KPK dalam pemberantasan korupsi,"

    Desmond masih tak puas juga. Dia menganggap penjelasan itu berputar-putar. "Agak susah kejujuran intelektual ini kadang-kadang, jadi naif juga bagi saya. Saya anak jalanan yang berusaha jujur apa adanya. Agak susah, debat kusir ini," kata Desmond.



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.