100 Hari Jokowi Jilid 2, Haris Azhar: Cenderung Buruk

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, melihat tak ada sesuatu yang menggembirakan di 100 hari masa kerja periode kedua Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

    "Enggak ada tanda positif, masih seperti dulu, cenderung buruk dan justru di zaman dia malah ada kasus baru," kata Haris di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Senin, 27 Januari 2020. 

    Haris mengatakan salah satu contoh memburuknya kondisi di Indonesia adalah sikap Presiden Jokowi yang justru melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan membela para koruptor.

    Selain itu, ada kasus pelanggaran HAM berat yang tidak terselesaikan. "Memberikan ruang terhadap Wiranto, Prabowo, serta tidak tegas dalam kasus Novel Baswedan, selain itu menghindar di kasus Munir," ujar Haris.

    Padahal, kata Haris, ia bersama Koalisi Masyarakat Sipil sudah sering memberi masukan kepada Presiden Jokowi. "Kami enggak bisa hidup hanya dengan investor. Hukum itu harus digunakan untuk melayani di bawah, bukan investor, jangan mencla-mencle dan enggak mau tahu. Sibuk pencitraan saja," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.