Komisi III DPR Rapat Perdana Bersama Pimpinan dan Dewas KPK

Politikus PDIP Herman Herry usai ditetapkan menjadi Ketua Komisi III DPR RI. TEMPO/Dewi Nurita

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi III DPR yang membidangi hukum menggelar rapat dengar pendapat umum dengan awak KPK komplit, baik Pimpinan maupun Dewan Pengawas, pada hari ini, Senin, 27 Januari 2020.

RDPU tiga pihak tersebut kali pertama diadalkan oleh DPR digelar setelah Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK dilantik pada Desember 2019.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan DPR ingin mengetahui arah KPK ke depan. Dalam rapat juga akan disinggung pembagian tugas antara Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.

"Komisi III akan melihat secara objektif, apakah dalam bekerja nanti betul seperti apa yang diisukan ada matahari kembar (di KPK)," ujar Herman di Gedung DPR sebelum rapat.

Lima anggota Dewas dan lima Pimpinan KPK lengkap hadir dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III dari Partai Geribdra, Desmond J. Mahesa.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan mengatakan ada tiga pertanyaan yang akan diajukan Komisi III DPR kepada Dewas. Tapi dia enggan menyebutkannya.

"Nanti kami jelaskan," kata Tumpak.

Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan Komisi Hukum DPR meminta penjelasan ihwal rencana strategis awak KPK periode 2019-2024 dan Rencana Kerja Tahunan KPK 2020.

Dia menuturkan bahwa hubungan Pimpinan dan Dewas KPK berjalan baik.

"Semua proaktif, semuanya produktif dan tidak ada suatu persoalan yang menghambat," kata Firli sebelum rapat.






Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

2 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

2 jam lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

4 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

5 jam lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

7 jam lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

10 jam lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

11 jam lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

11 jam lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

12 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

22 jam lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah