TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai wacana pemerintah memberi insentif kepada pekerja korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan besaran setara 6 bulan gaji atau disebut unemployment benefit, merupakan program yang tidak masuk akal.
"Unemployment benefit 6 bulan gaji dari mana uangnya? Sudahlah, pemerintah jangan beri candy, gula-gula kepada masyarakat," ujar Said dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad, 26 Januari 2020.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa program unemployment benefit ini hanya bisa dinikmati oleh pekerja yang menjadi korban PHK dari perusahaan. Syaratnya, pekerja dan perusahaan pemberi kerja terdaftar dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sebab, pemberian dana dari program ini akan menjadi manfaat tambahan dari fasilitas kepesertaan perusahaan peralihan PT Jamsostek (Persero) tersebut.
Apabila perusahaan tutup atau tidak bisa bersaing, maka ada jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan cash benefit dan pekerja korban PHK mendapatkan sangu sejumlah enam bulan upah.
Said mencontohkan, kalau dengan UMR Jakarta sebesar Rp 4,2 juta, maka per orang akan mendapatkan sangu sekitar Rp 25 juta per orang. "Katakanlah kalau yang di-PHK 10.000 orang, bisa bangkrut itu BPJS, Jamsostek. Kan tidak masuk akal," ujar dia.
Untuk itu, Said meminta pemerintah mengkaji ulang program-program yang akan dicanangkan agar tidak hanya berwacana memberikan angin kepada buruh, namun ujung-ujugnya tidak bisa diterapkan.
Unemployment benefit merupakan program baru yang akan dituangkan dalam omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Lapangan Kerja.
Desember 2019 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pemerintah memang masih menyiapkan formula dan besaran iuran untuk dana manfaat yang bisa diterima oleh peserta program unemployment benefit.
"Nanti disiapkan skemanya pembayaran enam bulan besarannya berapa," ujar Airlangga, Desember lalu.
