Revisi UU TNI Masuk Prolegnas, Aktivis Desak Reformasi Militer

Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto saat memberikan sambutan pada gelar apel pengamanan jelang pengambilan sumpah dan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2019. Pola pengamanan pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin tidak akan jauh berbeda dari pola pengamanan pelantikan anggota Dewan pada 1 Oktober 2019. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kelompok masyarakat sipil memberikan catatan terkait rencana pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Rencana revisi ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.

"Revisi itu semangat utamanya harus dalam kerangka reformasi militer, baik secara internal maupun eksternal," kata Peneliti Bidang Hukum dan HAM Setara Institute, Ikhsan Yosarie kepada Tempo, Sabtu, 25 Januari 2020.

Ikhsan mendesak agar revisi UU TNI ini tak justru menjadi kemunduran dari upaya mereformasi militer. Dia mengkritik rencana pemerintah yang justru ingin menambah usia kerja prajurit dan memperluas jabatan sipil untuk TNI.

Menurut Ikhsan, perubahan usia prajurit yang direncanakan naik dari 53 ke 58 tahun ini bakal berimplikasi ke banyak hal. Salah satunya ialah penumpukan prajurit dan perwira nonjob. Selain berimbas pada masalah anggaran, kata dia, hal ini juga bisa menjadi dalih untuk memperluas cakupan jabatan sipil untuk tentara.

"Pasca Orde Baru kita menarik TNI kembali ke barak, tapi dalam revisi kembali mau memasukkan mereka ke jabatan-jabatan sipil," kata dia.

Staf Divisi Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Falis Agatriatma menyampaikan hal senada. Menurut Falis, revisi UU TNI harus dilakukan untuk mempertegas tugas dan fungsi TNI di bidang pertahanan. Menurut dia, selama ini banyak pelibatan militer dalam kehidupan sipil yang sebenarnya melanggar UU TNI itu sendiri.

Falis mencontohkan, ada banyak nota kesepahaman TNI dan lembaga sipil. Salah satunya adalah pelibatan TNI dalam program sosialisasi keluarga berencana (KB). 

"MoU-MoU yang dibuat itu juga sudah menyalahi UU TNI itu sendiri, tapi hingga saat ini mereka seperti tidak peduli akan hal itu," kata Falis kepada Tempo, Sabtu, 25 Januari 2020.

Dalam konteks hak asasi manusia, Falis mengatakan salah satu yang mendesak diubah dari UU TNI adalah peradilan militer. Menurut dia, anggota TNI yang melakukan tindak pidana semestinya diadili di peradilan umum, bukan peradilan militer. "Karena sifat impunitas masih ada kalau diadili di peradilan militer," ujar dia.






Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

13 jam lalu

Puan Tanam Padi dan Borong Sayur di Bali

Puan berdialog dengan warga setelah melakukan kegiatan di sawah.


DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

17 jam lalu

DPR Ungkap 3 Hal yang Didalami untuk Memilih Pengganti Lili Pintauli

Komisi III DPR hari ini menggelar uji kelayakan bagi calon komisioner KPK pengganti Lili Pintauli Siregar. Dua calon itu diminta sampaikan visi misi.


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

19 jam lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

20 jam lalu

Sidang Kasus HAM Berat Paniai, Saksi: Massa Memaksa Masuk Koramil, 3 Warga Tewas

Sidang kasus HAM berat Paniai di PN Makassar digelar hari ini . Agendanya pemeriksaan saksi-saksi, dengan terdakwa Mayor (Purn) Isak Sattu.


Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

22 jam lalu

Hari Ini, DPR Gelar Uji Kelayakan Calon Pimpinan KPK Pengganti Lili Pintauli

Calon pimpinan KPK pengganti Lili Pintauli Siregar adalah Direktur Tata Usaha Negara Kejagung Johanis Tanak, dan auditor BPK, I Nyoman Wara


Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

1 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM di Jakarta Aman, Ada Pasukan Basmallah, Polda Metro: Alhamdulillah

Polda Metro Jaya menyebut demo tolak kenaikan BBM dari berbagai elemen masyarakat di Jakarta berlangsung aman.


BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

1 hari lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

1 hari lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

1 hari lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

1 hari lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022