Terkait prodi baru, Ari menyebut kebijakan Nadiem justru mempermudah upaya-upaya perguruan tinggi untuk dalam membuat prodi baru. Misalnya di bidang ekonomi digital, yaitu gabungan antara fakultas ekonomi dan fakultas ilmu komputer.
Namun, karena pembuatan prodi membutuhkan dana besar dan sejumlah persyaratan, Ari menyebut pihaknya telah membuat kekhususan di luar kompetensi inti dan penjurusan mahasiswa.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menghadiri Pelantikan Rektor Universitas Indonesia periode 2019-2024 Ari Kuncoro, Rabu, 4 Desember 2019. (Sumber: IG @smindrawati)
"Kekhususan di luar penjurusan. Jadi kalau prodi kan mahal harus ada kepala prodi. Ini kami bisa bikin hybrid. Jadi kami enggak bikin prodi tapi Kekhususan. Kayak tadi, pilih bebas di fakultas lain tapi enggak bisa jadi prodi."
Ari mengatakan, kebijakan Nadiem tak cuma memudahkan universitas untuk mencoba membuat prodi dengan kurikulum hybrid, tapi juga akan membuka sekat antarfakultas.
Menurutnya, selama ini ada ego-ego tertentu yang mengakibatkan tertinggalnya universitas. Khususnya bagi pihak yang belum melihat keilmuan interdisiplin dan multidisiplin sebagai sebuah kebutuhan.
"Kalau dulu ini rektor yang bikin, wah ini maunya rektor. Nah, sekarang ini maunya pemerintah. Jadi kami punya payung untuk berinovasi."
Meski begitu Ari menyadari akan ada pihak yang tidak setuju dan menentang kebijakan itu. Namun dengan pernyataan Nadiem, hal itu dapat memperkuat argumen dibutuhkannya pembelajaran interdisiplin dan multidisiplin.
Ari menyebut, dia akan mempersilakan fakultas yang tak mau memfasilitasi pembelajaran lintas prodi dan fakultas. Namun, jika lulusan itu nantinya tak terserap ke lapangan kerja, Ari tak segan akan melakukan audit dan akreditasi. "Jadi ini saya kasih, pilih sendiri. Tapi kalau enggak beres, saya periksa."
HALIDA BUNGA FISANDRA
