TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kelompok masyarakat sipil mengkritik rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperpanjang usia pensiun prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Rencana ini dinilai akan menambah gemuk postur TNI dan menimbulkan sejumlah imbas lainnya.
"Menambah masa panjang masa jabatan untuk pensiun itu berimplikasi pada penggemukan postur TNI," kata Peneliti Bidang Hukum dan HAM Setara Institute, Ikhsa Yosarie kepada Tempo, Sabtu, 25 Januari 2020.
Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan ingin menambah usia pensiun prajurit bintara dan tamtama TNI dari 53 menjadi 58 tahun. Penambahan masa kerja ini termasuk dalam poin revisi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang sudah masuk Program Legislasi Nasional 2020.
Jokowi beralasan, prajurit berusia 53 tahun masih tergolong sehat dan segar serta masih dapat bertugas. Dia juga meminta adanya rencana strategis untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Ikhsan mengatakan, selama ini sudah terjadi penumpukan perwira menengah dan tinggi. Dia menilai perpanjangan masa kerja prajurit juga berimplikasi pada penumpukan serupa.
"Sekarang ini banyak pati atau pamen yang nonjob. Potensi demikian juga bisa terjadi pada tamtama bintara, mereka juga bisa nonjob atau mengalami penumpukan," kata Ikhsan.
Staf Divisi Pembelaan HAM Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Falis Agatriatma mengatakan perpanjangan usia pensiun bintara dan tamtama tak akan memberikan solusi terhadap masalah penumpukan perwira menengah atas dan beberapa anggota TNI yang nonjob. Menurut Falis, langkah ini malah akan memperberat beban anggaran negara.
"Ini juga akan mempengaruhi beban anggaran negara untuk mendanai operasional anggota TNI yang seharusnya sudah mencapai usia pensiun. Belum lagi TNI pasti akan selalu rekrutmen untuk regenerasi anggota," kata Falis kepada Tempo, Sabtu, 25 Januari 2020.
