Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Oso Hanura Tolak Usulan Kenaikan Ambang Batas Parlemen

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (tiga kiri) didampingi pengurus Partai Hanura saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019. Oesman terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024.TEMPO/Muhammad Hidayat
Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (tiga kiri) didampingi pengurus Partai Hanura saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019. Oesman terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024.TEMPO/Muhammad Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Oedang (Oso) mengaku tak sepakat dengan wacana menaikkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di atas 4 persen. Ia menyebut angka yang lebih tinggi dari itu sama saja membunuh harapan partai kecil untuk masuk ke Senayan.

"Berilah angka yang reasonable, yang kira-kira semua partai bisa ikut serta," kata Oso saat ditemui usai Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2019-2024, yang digelar di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Jumat malam, 24 Januari 2020.

Wacana kenaikan ambang batas ini muncul dari PDIP, dan menjadi salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional I PDIP yang digelar pada Jumat-Ahad, 10-12 Januari 2020.

Hanura sebagai partai yang gagal menembus ambang batas ini mengaku kecewa dengan usulan itu. Ia mengatakan usulan semacam itu tak memikirkan nasib partai kecil, seperti Hanura.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Harus kita berunding, jangan hanya partai-partai besar saja, partai yang kecil ditinggalkan. Kan demokrasi itu begitu," kata Oso.

Menurut Oso, ambang batas parlemen seharusnya diturunkan dari 4 persen seperti saat ini. Angka ideal yang menurut dia cocok adalah di 3 persen. "Tapi kalau sudah 4 persen, ya, apa boleh buat," kata Oso.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

1 jam lalu

Mantan Ketua Umum Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin dalam demonstrasi GPKR menuntut pemakzulan Presiden Jokowi dan menolak pemilu curang. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN
Demonstrasi Tolak Pemilu Curang di DPR: Ada Refly Harun, Din Syamsuddin hingga Soenarko

Massa aksi demonstrasi yang tergabung dalam GKPR mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.


Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

2 jam lalu

Polisi berjaga saat sinkronisasi hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten dan kota  di lobi aula KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung, 17 Maret 2024. Pembacaan rekapitulasi Kabupaten Bekasi jadi yang terakhir masuk ke KPU Jawa Barat setelah tertunda dan meleset dari target. TEMPO/Prima Mulia
Bagaimana Mekanisme Efek Ekor Jas dalam Pemilu?

Konsepsi efek ekor jas merupakan sebuah peristilahan yang tak asing lagi dalam konteks politik elektoral nasional.


Rusia Tepis Kecaman Dunia atas Kemenangan Putin dalam Pemilu

3 jam lalu

Ella Pamfilova, Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia duduk saat hasil awal pemilihan presiden ditampilkan di layar, di Moskow, Rusia, 17 Maret 2024. REUTERS/Shamil Zhumatov
Rusia Tepis Kecaman Dunia atas Kemenangan Putin dalam Pemilu

Membela kemenangan Putin, Kremlin mengatakan tingkat dukungan rakyat merupakan kemenangan mutlak bagi seorang kandidat.


Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

3 jam lalu

Suasana rapat rekapitulasi hasil perhitungan hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional pada pemungkutan suara ulang Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Pada hari ke-20 rapat pleno rekapitulasi pernghitungan suara tingkat nasional, KPU telah merampungkan rekapitulasi penghitungan suara di 128 wilayah PPLN. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Istilah Efek Ekor Jas dalam Pemilu, Bagaimana Terjadi Anomali di Pemilu 2024?

Dalam konteks Pemilu, efek ekor jas mengacu ke bagaimana keputusan pemilih pada satu posisi pemilihan bisa pengaruhi hasil dari posisi pemilihan lain.


Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

3 jam lalu

Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa, 5 Maret 2024. Aksi massa tersebut mengangkat isu wacana hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tempo/Sultan
Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Din Syamsuddin mengaku menggerakan aksi demo di DPR.


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

9 jam lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Bawaslu Klaim Rekapitulasi KPU RI untuk 33 Provinsi Berjalan Lancar

21 jam lalu

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Lolly Suhenty, menanggapi kenaikan tunjangan kinerja pegawai. Tunjangan kinerja itu dinaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kemarin, Senin, 12 Februari 2024. TEMPO/Ihsan Reliubun
Bawaslu Klaim Rekapitulasi KPU RI untuk 33 Provinsi Berjalan Lancar

Bawaslu pusat menilai rekapitulasi penghitungan suara pemilu oleh KPU di tingkat nasional untuk 33 provinsi sejak 9 Maret, hingga 17 Maret lancar


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

21 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Eks Danjen Kopassus Soenarko Demo di KPU: Massa Tolak Pemilu Curang hingga Tuntut Diskualifikasi Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Eks Danjen Kopassus Soenarko Demo di KPU: Massa Tolak Pemilu Curang hingga Tuntut Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024.


Menang Pemilu, Putin Ingatkan Barat: Konflik Rusia-NATO Selangkah dari Perang Dunia III

1 hari lalu

Vladimir Putin. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS
Menang Pemilu, Putin Ingatkan Barat: Konflik Rusia-NATO Selangkah dari Perang Dunia III

Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan negara-negara Barat,konflik langsung antara Rusia dan aliansi militer NATO berarti Perang Dunia III