Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kampus Merdeka Gagasan Nadiem Makarim, Begini Respons Kampus

image-gnews
Kiri ke kanan: Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Nizam dalam konferensi pers usai peluncuran program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka di Gedung D, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 24 Januari 2020. TEMPO/Ahmad Faiz
Kiri ke kanan: Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, dan Plt Dirjen Pendidikan Tinggi Nizam dalam konferensi pers usai peluncuran program Merdeka Belajar: Kampus Merdeka di Gedung D, Kompleks Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 24 Januari 2020. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rektor Universitas Halu Oleo, Muhammad Zamrun, optimistis pihaknya dapat menjalankan empat kebijakan Kampus Merdeka yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim.

Zamrun mengatakan, dengan kebijakan baru itu, perguruan tinggi diberi keleluasaan untuk bekerjasama dengan NGO (Non Government Organization) dan perusahaan. "Dalam waktu dekat kami akan menyusun program kerja. Melalui kerja sama dengan pihak ketiga, universitas lebih mudah membuka prodi baru,” kata dia melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 25 Januari 2020.

Senada dengan Zamrun, Dekan Seni Rupa Intitut Kesenian Jakarta (IKJ), Indah Tjahtjawulan juga menyatakan antusiasmenya terhadap gagasan Kampus Merdeka.

Sebab, menurut Indah, kampusnya akan lebih mudah membuka prodi yang sesuai dengan kebutuhan industri. “Selama ini pembukaan prodi baru memakan waktu dalam aspek administratif seperti pengumpulan dokumen, padahal pembukaan prodi baru di universitas kami sifatnya juga mendesak menyesuaikan dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Meski begitu, Indah mengakui adanya tantangan yang cukup besar dalam menjalin kemitraan tersebut. “Membuat kesepakatan yang tepat dan cocok dalam jangka panjang dengan pihak ketiga adalah tugas yang harus segera diselesaikan,” kata Indah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mendikbud Nadiem Makarim sebelumnya meluncurkan empat program kebijakan untuk perguruan tinggi. Program yang bertajuk "Kampus Merdeka" ini merupakan kelanjutan dari konsep "Merdeka Belajar" yang diluncurkan sebelumnya.

Empat kebijakan itu yakni pemberian otonomi bagi perguruan tinggi untuk membuka program studi, proses akreditasi yang bersifat otomatis, kemudahan perubahan status dari perguruan tinggi negeri satuan kerja (PTN-Satker) dan badan layanan umum (PTN-BLU) menjadi badan hukum (PTN-BH), serta pemberian hak magang selama 3 semester bagi mahasiswa.

Nadiem Makarim menjelaskan, kerja sama perguruan tinggi dengan organisasi harus mencakup penyusunan kurikulum, praktik kerja, dan penyerapan lapangan kerja. Kementerian akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. "Lulusan S-1 yang berkualitas adalah hasil gotong royong seluruh aspek bukan hanya perguruan tinggi yang bertanggung jawab, melainkan perusahaan juga terlibat dalam kurikulum, magang, dan rekrutmen," ujarnya di Gedung Kemendikbud, Jakarta pada Jumat, 24 Januari 2020.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kurikulum Merdeka Resmi Menjadi Kurikulum Nasional, 20 Persen Satuan Pendidikan Belum Menerapkannya

1 hari lalu

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa, 21 Maret 2023. ANTARA/HO-Kemendikbudristek
Kurikulum Merdeka Resmi Menjadi Kurikulum Nasional, 20 Persen Satuan Pendidikan Belum Menerapkannya

Kemendikbudristek menetapkan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional. Ada masa jeda untuk implementasi di sejumlah daerah.


Kurikulum Merdeka Sah Jadi Kurikulum Nasional, Diterapkan dari PAUD hingga SMA Seluruh Indonesia

1 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim saat menghadiri agenda perilisan Peraturan Mendikbudristek tentang Kurikulum pada Jenjang PAUD, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, di Gedung Kemdikbud, Jakarta Selatan, pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Kurikulum Merdeka Sah Jadi Kurikulum Nasional, Diterapkan dari PAUD hingga SMA Seluruh Indonesia

Kemendikbudristek meresmikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional Indonesia.


Profil Abdul Haris, Wakil Rektor UI yang Dilantik Nadiem Makarim Jadi Dirjen Diktiristek

12 hari lalu

Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim ketika memberikan ucapan selamat kepada  Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris (ANTARA/HO: Humas UI)
Profil Abdul Haris, Wakil Rektor UI yang Dilantik Nadiem Makarim Jadi Dirjen Diktiristek

Nadiem Makarim melantik Wakil Rektor UI Abdul Haris menjadi Dirjen Diktiristek. Berikut profil Abdul Haris.


Nadiem Makarim Lantik Wakil Rektor UI Abdul Haris Jadi Dirjen Diktiristek

12 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dalam upacara peringatan Hari Guru Nasional, Sabtu, 23 November 2023. Dok. Kemendikbud
Nadiem Makarim Lantik Wakil Rektor UI Abdul Haris Jadi Dirjen Diktiristek

Nadiem Makarim mengatakan pelantikan ini berkaitan erat dengan upaya Kemendikbudristek mentransformasi sistem pendidikan Indonesia.


Nadiem Makarim Yakin Pemerintah Selanjutnya Lanjutkan Merdeka Belajar

22 hari lalu

Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama Rektor IPB Arif Satria saat jumpa pers tentang penyampaian beasiswa KIP Kuliah Merdeka 2021 dan targetnya pada 2022 di depan Gedung Auditorium Fakultas Ekonomi IPB University, Jumat 10 Desember 2021. (ANTARA/Linna Susanti)
Nadiem Makarim Yakin Pemerintah Selanjutnya Lanjutkan Merdeka Belajar

Menurut Mendikbud Nadiem Makarim, bila program Merdeka Belajar dihapus, maka akan diprotes oleh para guru.


Nadiem Makarim: Perundungan Tanggung Jawab Sekolah, Kementerian Bantu Lewat Asesmen

22 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. Nadiem Makarim menyiapkan tiga solusi untuk mempercepat perekrutan 1 juta guru PPPK. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem Makarim: Perundungan Tanggung Jawab Sekolah, Kementerian Bantu Lewat Asesmen

Beberapa waktu belakangan, kasus perundungan sempat menjadi perhatian publik usai mencuatnya perundungan di sekolah Binus School Serpong.


Kemendikbud: Platform Rapor Pendidikan Sudah Jangkau PAUD

23 hari lalu

Guru membagikan raport siswa PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) di sebuah RM Padang di kawasan Andir, Kabupaten Bandung, 17 Desember 2015. Banjir ini diakibatkan Sungai Citarum dan Cisangkuy yang meluap. TEMPO/Prima Mulia
Kemendikbud: Platform Rapor Pendidikan Sudah Jangkau PAUD

Nadiem mengatakan rapor pendidikan merupakan salah satu dari bagian paket Merdeka Belajar untuk melakukan transformasi pendidikan.


32 Ribu Mahasiswa Disebar di 7.000 Sekolah untuk Program Kampus Mengajar Angkatan 7

32 hari lalu

Ilustrasi program kampus mengajar. Kemendikbud
32 Ribu Mahasiswa Disebar di 7.000 Sekolah untuk Program Kampus Mengajar Angkatan 7

Pelepasan 32.000 mahasiswa untuk program Kampus Mengajar ini diselenggarakan luring di 34 provinsi secara serempak.


Faisal Basri Beberkan 3 Kegagalan Program Jokowi yang Luput Dibahas dalam Debat Cawapres

51 hari lalu

Faisal Basri Beberkan 3 Kegagalan Program Jokowi yang Luput Dibahas dalam Debat Cawapres

Faisal Basri mengatakan program Merdeka Belajar sesat karena tak menunjukkan hasil yang sesuai dengan target.


Anies Baswedan Soal Kementerian Kebudayaan, Prabowo Lagi-lagi Setuju, Ini Jejak Bidang Kebudayaan di Kementerian

52 hari lalu

Anies Baswedan Soal Kementerian Kebudayaan, Prabowo Lagi-lagi Setuju, Ini Jejak Bidang Kebudayaan di Kementerian

Anies Baswedan sebut perlunya Kementerian Kebudayaan yang terpisah dari Kementerian Pendidikan. Untuk kesekian kali, Prabowo setuju saat debat capres.