Hasto: Ambang Batas Parlemen 5 Persen Bukan Masalah untuk Hanura

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (tiga kiri) didampingi pengurus Partai Hanura saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019. Oesman terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024.TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (tiga kiri) didampingi pengurus Partai Hanura saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu, 18 Desember 2019. Oesman terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai Hanura periode 2019-2024.TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai persoalan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold bukan masalah bagi Partai Hanura. Dia beralasan, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang dan jajarannya solid dan bersemangat serta mengusung prinsip 'from zero to hero' saat ini.

    "Saya yakin bahwa terkait dengan parliamentary threshold bukan menjadi sebuah persoalan yang serius," kata Hasto seusai menghadiri acara Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Jumat malam, 24 Januari 2020.

    Hal tersebut disampaikan Hasto saat ditanya soal keinginan PDIP menaikkan ambang batas parlemen menjadi 5 persen pada Pemilu 2024. Sedangkan Hanura yang merupakan rekan satu koalisi pengusung Joko Widodo-Ma'ruf Amin sudah tak lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen di Pemilu 2019 sehingga tidak punya wakil di DPR.

    Hasto menilai Hanura memiliki jejaring dan akar yang kuat di daerah. Dia menyinggung anggota DPRD provinsi, kabupaten dan kota yang dimiliki Hanura.

    Hasto juga mengklaim PDIP akan mengajak bicara partai-partai koalisi Jokowi saat membahas revisi Undang-undang Pemilu di DPR. Ia mengaku seluruh partai koalisi Jokowi, baik yang lolos ke parlemen maupun tidak akan dilibatkan dalam pembicaraan terkait aturan pemilu mendatang.

    "Kami siap bekerja sama, berdialog di dalam merancang UU pemilu ke depan yang mencerminkan bagaimana kehendak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi itu didengarkan oleh seluruh partai politik koalisi," kata Hasto.

    PDIP dalam Rakernas I 10-12 Januari lalu merekomendasikan agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 5 persen. Usulan ini akan ditindaklanjuti oleh fraksi PDIP di DPR.

    Secara terpisah, Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang berharap ambang batas parlemen tak usah dinaikkan. Dia malah ingin angkanya diturunkan dari 4 menjadi 3 persen. "Harus kita berunding, jangan hanya partai yang besar saja, partai yang kecil ditinggalkan," kata OSO di loaksi yang sama.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.