TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan empat program kebijakan untuk perguruan tinggi. Program yang bertajuk "Kampus Merdeka" ini merupakan kelanjutan dari konsep "Merdeka Belajar" yang diluncurkan sebelumnya.
"Perguruan tinggi di Indonesia harus menjadi ujung tombak yg bergerak tercepat, karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan, dia harus yang berinovasi tercepat dari semua unit pendidikan," ujar Nadiem di Gedung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Jumat, 25 Januari 2020.
Kebijakan pertama adalah otonomi bagi perguruan tinggi negeri dan swasta untuk melakukan pembukaan program studi baru. Nadiem mengakui pembukaan prodi bukan hal mudah, padahal perguruan tinggi terus dituntut untuk menjawab kebutuhan industri.
Nadiem juga menyebut banyak kurikulum di prodi yang sifatnya teoretis dan tidak terjadi link and match dengan dunia kerja. Selain itu, pendiri Gojek ini menyebut banyak prodi belum mampu bersaing di panggung internasional. "Solusinya, kami ingin lakukan kolaborasi atau istilahnya pernikahan massal. Antara universitas dan luar universitas untuk menciptakan prodi-prodi baru," kata Nadiem.
Nadiem mengatakan kampus negeri dan swasta yang memiliki akreditasi A dan B dapat diberikan izin untuk membuka prodi baru asalkan bekerja sama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini di antaranya pelaku industri kelas dunia, organisasi nirlaba kelas dunia, BUMN dan BUMD, atau top 100 world universities berdasarkan QS ranking.
Kerja sama itu, lanjut Nadiem, bisa terjalin di antaranya penyusunan kurikulum, program magang, dan perjanjian kerja sama dari sisi rekrutmen. "Kalau prodi bisa membuktikan kerja sama dengan organisasi kelas dunia, otomatis akan diberikan izin buka prodi," ujar dia.
