Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah Evaluasi Satgas 115 Bentukan Susi Pudjiastuti

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Pimpinan Satgas 115, Mas Achmad Santosa (kiri), Laksamana Madya Widodo (tengah) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti saat peresmian kantor Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di lantai 6 GMB 1, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 15 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti
Pimpinan Satgas 115, Mas Achmad Santosa (kiri), Laksamana Madya Widodo (tengah) dan Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pudjiastuti saat peresmian kantor Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) di lantai 6 GMB 1, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 15 Desember 2015. TEMPO/Bambang Harymurti
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggelar rapat koordinasi khusus tingkat menteri membahas evaluasi penanganan illegal fishing pada 2019, di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 23 Januari 2020. Keberadaan Satgas 115 bentukan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, menjadi salah satu yang dievaluasi.

"Tadi bicara soal satgas 115. Bagaimana menghadapi illegal fishing. Efektifitas satgas itu seperti apa," kata Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang hadir dalam rapat tersebut.

Moeldoko masih enggan memastikan masa depan Satgas 115. Hingga program perbaikan berjalan, Moeldoko mengatakan satgas ini masih berjalan. Namun sifatnya hanya sementara.

"Karena Undang-Undangnya belum ada, sementara ini akan tetap dijalankan dengan berbagai perbaikan selama ini ada evaluasinya," kata Moeldoko.

Nama Satgas 115 diambil dari Peraturan Presiden nomor 115 tentang penanggulangan illegal fishing, yang menaungi satgas tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan meski Satgas ini masih dinilai bagus, namun standard operating procedure-nya akan dibuat.

SOP ini akan dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang saat ini dikomandoi oleh Edhy Prabowo. SOP ini akan mendetailkan fungsi, tugas, dan anggaran bagi Satgas 115 ke depannya.

Selama ini, Mahfud mengatakan, banyak penindakan hukum illegal fishing di laut yang disebut dilakukan oleh Satgas 115. Padahal nyatanya, penegakkan ini dilakukan oleh Bakamla hingga Direktorat Polair.

"Sehingga sekarang akan diperjelas yang mana yang 115, yang mana yang sebenarnya tugas rutin unit-unit yang menjadi stakeholders dari urusan kelautan itu," kata Mahfud.

SOP ini, kata Mahfud, akan dilakukan secepat mungkin. Pembuatannya akan bersamaan dengan pembuatan payung hukum tentang kelautan dalam bentuk undang-undang keamanan laut. Payung hukum ini masuk menjadi salah satu omnibus law yang saat ini tengah digodok di Kemenko Polhukam.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

11 hari lalu

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Trunoyudo Wisnu Andiko memberikan keterangan pers di lingkungan Markas Besar Polri pada Rabu, 6 Maret 2024. Tempo/ Adil Al Hasan
Polri Ungkap Modus Kapal Berbendera Malaysia yang Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Baharkam Polri mengamankan kapal berbendera Malaysia di perairan Selat Malaka, Kepulauan Riau, yang diduga menangkap ikan secara ilegal.


Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

11 hari lalu

Kapal berbendera Malaysia disita Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) karena melakukan illegal fishing di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka. (ANTARA/ (Humas KKP)
Polisi Tangkap Kapal Berbendera Malaysia Diduga Illegal Fishing di Selat Malaka

Penangkapan kapal ikan itu dilakukan setelah petugas mendapat laporan dari masyarakat atas dugaan illegal fishing.


Mahfud Md Sebut Hadi Tjahjanto Bisa Lebih Lincah Jadi Menkopolhukam Dibanding Dirinya

25 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kediaman Mahfud MD, kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Usai resmi menjabat sebagai Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto melakukan beberapa kegiatan salah satunya bertemu dengan Mahfud MD. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Mahfud Md Sebut Hadi Tjahjanto Bisa Lebih Lincah Jadi Menkopolhukam Dibanding Dirinya

Eks Panglima TNI Hadi Tjahjanto telah resmi menggantikan Mahfud Md sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Menurut Mahfud, Hadi bisa bertugas dengan lebih lincah dibanding dirinya di jabatan tersebut.


Momen Hadi Tjahjanto Temui Mahfud Md, Lari Kecil hingga Senyum Sumringah

26 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto (kanan) bersama eks Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kediaman Mahfud MD, kawasan Patra Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Usai resmi menjabat sebagai Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto melakukan beberapa kegiatan salah satunya bertemu dengan Mahfud MD. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Momen Hadi Tjahjanto Temui Mahfud Md, Lari Kecil hingga Senyum Sumringah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengunjungi Mahfud Md di sebuah rumah di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis, 22 Februari 2024. Hadi melakukan kunjungan itu sehari setelah dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi sebagai Menkopolhukam baru.


Jadi Plt Kemenkopolhukam Hanya 19 Hari, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Tito Karnavian?

26 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) dan Penjabat Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono (kanan) menandatangani berita acara pelantikan di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat 16 Februari 2024. Adhi Karyono yang sebelumnya menjabat sebagai Sekda Provinsi Jatim itu secara resmi menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Jatim menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang berakhir masa jabatannya pada 13 Februari 2024 lalu. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Jadi Plt Kemenkopolhukam Hanya 19 Hari, Apa Saja yang Sudah Dilakukan Tito Karnavian?

Ini yang dilakukan Tito setelah 19 hari bekerja.


Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

30 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Terkini: Wanti-wanti Susi Pudjiastuti soal Makan Siang Gratis Prabowo, Investor Pertanyakan Kelanjutan IKN

Berita terkini bisnis pada siang ini dimulai dari Susi Pudjiastuti yang mengingatkan soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.


Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

30 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Setuju Subsidi BBM Dialihkan untuk Makan Siang Gratis: Asalkan Anggarannya Tidak Disunat

Melalui kicauannya di media sosial X, Susi Pudjiastuti mengaku lebih setuju subsidi BBM dialihkan untuk makan siang gratis anak-anak di sekolah.


Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

39 hari lalu

Susi Pudjiastuti. ANTARA
Susi Pudjiastuti Tolak Keras Rencana Ekspor Benih Lobster: Ini Program Hulurisasi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menolak keras rencana pemerintah membuka kembali keran ekspor benih lobster atau benur.


Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

41 hari lalu

TPNPB-OPM merilis foto pilot Susi Air asal Selandia Baru, Selasa 14 Februari 2023.
Setahun Pilot Susi Air Disandera TPNPB-OPM, Begini Kondisinya Saat Ini

TPNPB-OPM menyatakan belum melepaskan pilot Susi Air lantaran pemerintah Indonesia dan pemerintah Selandia Baru belum mau berbicara dengan mereka.


TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

42 hari lalu

TNI-Polri menyiapkan operasi penyelamatan Pilot Susi Air yang disandera TPN Papua Barat sejak 7 Februari lalu.
TPNPB-OPM Bantah akan Bebaskan Pilot Susi Air Besok

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membantah akan membebaskan pilot Susi Air besok