KPK Bakal Dalami Laporan ICW soal Yasonna Laoly

Reporter

Editor

Amirullah

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi melaporkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly atas dugaan perintangan penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku kepada Komisi Pemberantasan Korupsi pada Kamis, 23 Januari 2020 di Gedung Merah Putih, Jakarta. FOTO; Tempo/Halida Bunga

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengatakan dugaan perintangan penyidikan kasus suap tersangka Harun Masiku oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly perlu didalami.

"Perlu pendalaman lebih jauh, perlu analisa lebih dalam terkait dengan unsur penerapan pasal 21. Terlebih lagi Imigrasi telah menyatakan akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah ada faktor kesengajaan ketika tidak tercatat dengan kembalinya tersangka Harun dari Singapura," kata Ali di Gedung Merah Putih pada Kamis 23 Januari 2020.

Ali mengatakan itu terkait adanya laporan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang menyebut Menkumham Yasonna Laoly melanggar Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 juncto UU Nomor 20 tahun 2001.

Pasal itu menyebutkan bahwa setiap orang yang menghalang-halangi, menggagalkan, menyembunyikan pelaku dalam konteks penyidikan diancam pidana maksimal 12 tahun penjara.

Ali menjelaskan, berdasarkan mekanisme pelaporan di KPK, setiap pengaduan masyarakat akan ditelaah lebih jauh, termasuk dugaan itu dapat dijerat UU Tipikor maupun tindak pidana lainnya.

"Lebih dahulu kami masuk ke pengaduan masyarakat, penyelidikan. Jika kemudian ada tersangka bisa masuk pidana maka lanjut penyidikan. SOP-nya demikian, setiap ada pelaporan masyarakat yang masuk ke KPK."

Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menilai Yasonna tak memberikan keterangan yang benar terkait keberadaan Harun Masiku. "Dia mengatakan bahwa Harun masiku telah keluar dari Indonesia pada 6 Januari 2020 dan belum ada data Harun Masiku kembali ke Indonesia," kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadhana di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 23 Januari 2020.

Bahkan, Kurnia mengatakan, kepulangan Harun Masiku pada 7 Januari 2020 sudah diungkap oleh Tempo. Namun informasi itu disebut Kurnia tidak ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Karena ini sudah masuk penyidikan, per 9 Januari 2020, harusnya tidak menjadi hambatan bagi KPK untuk menindak Yasonna dengan pasal 21 tersebut," katanya.






Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 jam lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

2 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

4 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

5 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

5 jam lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif


Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

6 jam lalu

Manuver Firli Bahuri Jegal Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Tegas

Forum Advokat Indonesia menggelar Konferensi Pers Bersama, Senin, 3 Oktober 2022, perihal Formula E yang menyeret Anies Baswedan.


Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

7 jam lalu

Soal Isu Kriminalisasi Anies Baswedan, Fahira Idris: Mari Kawal Upaya Penjegalan

Fahira Idris menilai pengumuman Anies Baswedan sebagai calon presiden NasDem sangat krusial untuk menepis upaya kriminalisasi.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

8 jam lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, KPK Pertimbangkan Buka Penyelidikan Formula E ke Publik

KPK ingin membantah adanya upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan membuka hasil penyelidikan kepada publik.


Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

9 jam lalu

Soal Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, Forum Advokat Indonesia Minta Dewas KPK Periksa Firli Bahuri

Forum Advokat Indonesia meminta Dewas KPK memeriksa Firli Bahuri terkait upayanya mengkriminalisasi Anies Baswedan.