Dewas KPK Bersiap Evaluasi Kinerja KPK

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama 4 anggota Dewas, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (dua kiri), Albertina Ho dan Artidjo Alkostar (kanan), memberikan keterangan pers di Gedung ACLCKPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Dewas KPK berencana membuat aplikasi pengajuan perizinan untuk penyidik, salah satunya terkait penggeledahan. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean (tengah) bersama 4 anggota Dewas, Syamsuddin Haris (kiri), Harjono (dua kiri), Albertina Ho dan Artidjo Alkostar (kanan), memberikan keterangan pers di Gedung ACLCKPK, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Dewas KPK berencana membuat aplikasi pengajuan perizinan untuk penyidik, salah satunya terkait penggeledahan. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewas KPK (Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi) Syamsuddin Haris mengatakan kinerja lembaga antirasuah itu akan dievaluasi secara keseluruhan tiga bulan lagi.

    Pengawasan dan evaluasi kinerja KPK tersebut, menurut dia, bersifat post audit.

    “Artinya kami melakukan pengawasan itu setelah jangka waktu tertentu,” tuturnya selepas acara perilisan Indeks Persepsi Korupsi oleh Transparency International Indonesia (TII) di Sequis Center, Jalan Sudirman, Jakarta, hari ini, Kamis. 23 Januari 2020.

    Syamsuddin Haris mengatakan bahwa salah satu tugas Dewas KPK adalah melakukan pengawasan terhadap tugas dan kewenangan KPK.

    Meski begitu, pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) tersebut memastikan evaluasi tak dilakukan kasus per kasus yang ditangani KPK.

    Dia mencontohkan, Dewas KPK tak akan mengevaluasi tersangka Harun Masiku yang buron dan gagalnya penggeledahan Kantor DPP PDIP dalam kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan.

    Menurut Syamsuddin Haris, Dewas KPK tengah menyusun standar operasional prosedur (SOP) evaluasi berkala setiap 3 bulan terhadap kinerja KPK.

    Syamsuddin Haris juga mengatakan bahwa pelaksanaan UU KPK 2019 memang melemahkan sepak terjang KPK. Tapi dia tak mendetilkan apa saja pelemahan yang dialami KPK akibat revisi UU KPK.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Menghilangkan Bau Amis Ikan, Simak Beberapa Tipsnya

    Ikan adalah salah satu bahan makanan yang sangat kaya manfaat. Namun terkadang orang malas mengkonsumsinya karena adanya bau amis ikan yang menyengat.