Sejak 2015 Jadi Tersangka, RJ Lino Diperiksa KPK Hari Ini

Reporter

Pada 2015, Richard Joost (RJ) Lino terpaksa mundur dari jabatannya sebagai Direktur Utama Pelindo II. Dia ditetapkan KPK sebagai tersangka pada 15 Desember 2015 karena diduga memerintahkan pengadaan 3 unit quay container crane (QCC) melalui penunjukan langsung terhadap PT Wuxi Huadong Heavy Machinery Co Ltd dari China sebagai penyedia barang pada 2010. dok.TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino kembali diperiksa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC) di Pelindo II.

"RJL (RJ Lino) diperiksa sebagai tersangka," kata Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri hari ini, Kamis 23 Januari 2020.

RJ Lino tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.00 WIB. "Ini proses yang harus dihadapi. Ya saya akan hadapi itu. I know what i'm going," ucap RJ Lino kepada pers.

KPK tekah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka kasus korupsi dalam pengadaan 3 QCC oleh PT Pelindo II sejak Desember 2015. Tapi sampai saat ini RJ Lino belum ditahan dan diadili.

KPK menduga RJ Lino menyalahgunakan wewenangnya sebagai direktur utama dengan menunjuk langsung PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery dari Cina sebagai penyedia 3 unit crane tersebut di Pelabuhan Panjang, Palembang, dan Pontianak.

Penyidik berpendapat, pengadaan itu tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai sehingga menimbulkan inefisiensi.

Dalam sejumlah kesempatan, RJ Lino membantah telah merugikan negara dalam pengadaan QCC di BUMN tersebut.

Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 Laode M. Syarif mengatakan ketika menetapkan RJ Lino sebagai tersangka, pimpinan KPK periode 2011-2015 sudah mengantongi alat bukti yang cukup.

Meski begitu, pemeriksaan terganjal penghitungan kerugian negara akibat kasus itu.

“Tetapi ketika jaksa mau masuk ke pengadilan dia harus menghitung secara pasti berapa yang paling eksak kerugian negaranya, di situlah kami minta BPKP,” kata dia.

Menurut Syarif, BPKP belum juga memberikan perhitungan kerugian negara maka proses hukumnya tersendat. Lau pimpinan KPK periode 2015-2019 mengalihkan tugas penghitungan dari BPKP kepada BPK.

Muncul halangan lainnya. Syarif mengatakan penghitungan kerugian negara mandek lagi di BPK lantaran tidak ada dokumen pembanding dan pemerintah Cina tidak kooperatif memberikan dokumen tersebut.






Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

2 menit lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

1 jam lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

2 jam lalu

KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

Hari ini KPK memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dilakukan pemeriksaan dalam kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar.


Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

14 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

16 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

17 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

19 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

20 jam lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

21 jam lalu

MAKI Sebut Lukas Enembe Terlacak Main Judi di 3 Negara Ini

PPATK menemukan dugaan aliran dana jumbo dari Lukas Enembe ke kasino-kasino judi di luar negeri.


MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

22 jam lalu

MAKI Punya Bukti Lukas Enembe Cukup Sehat untuk Bisa Diperiksa KPK

Menurut MAKI, perjalanan yang kerap dilakukan Lukas Enembe itu menunjukkan bahwa Lukas seharusnya bisa memenuhi panggilan KPK pada Senin besok.