Kalah dari Malaysia, Indeks Demokrasi Indonesia Turun Sejak 2015

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (dua kanan) bersama Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani (kanan) disambut oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (dua kiri) saat berkunjung ke DPP PKS, Jakarta, Selasa, 26 November 2019. Kunjungan Pimpinan MPR ini dalam rangka silaturahmi kebangsaan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (dua kanan) bersama Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani (kanan) disambut oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman (dua kiri) saat berkunjung ke DPP PKS, Jakarta, Selasa, 26 November 2019. Kunjungan Pimpinan MPR ini dalam rangka silaturahmi kebangsaan. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil penelitian The Economist Intelligence Unit (The EIU) mencatat indeks demokrasi Indonesia terus menurun sejak 2015. Pada 2019 Indonesia tertinggal jauh dari negara serumpun, Malaysia.

    EIU mencatat indeks demokrasi Indonesia pada 2019 berada di angka 6.48, sedangkan Malaysia 7.16. Padahal pada 2014 hingga 2016 Indonesia unggul ketimbang Malaysia. Namun indeks demokrasi Indonesia mulai turun sejak 2015, berbeda dengan Malaysia yang justru naik.

    Berikut indeks demokrasi Indonesia 2014-2019 dengan lima instrumen penilaian yakni: Proses Pemilu dan Pluralisme; Fungsi Pemerintah; Partisipasi Politik; Budaya Politik; dan Kebebasan Sipil:

    6.95 - 7.03 - 6.97 - 6.39 - 6.39 - 6.48

    Indeks demokrasi Malaysia 2014-2019 versi The EIU:

    6.49 - 6.43 - 6.54 - 6.54 - 6.88 - 7.16

    Perolehan nilai ini membuat Indonesia berada di peringkat 64 secara global, dan nomor 11 di regional Asia dan Australia.

    Indonesia mendapat nilai 7.92 untuk Proses Pemilu dan Pluralisme, 7.14 Fungsi Pemerintah, 6.11 Partisipasi Politik, 5.63 Budaya Politik, dan 5.59 Kebebasan Sipil. Totalnya Indonesia mendapat nilai 6.48 dan digolongkan pada kategori flawed democracies atau demkrasi yang cacat.

    The EIU menyoroti isu penghapusan sistem pemilihan presiden langsung dan Pemilu yang digelar pada April 2019, dengan Joko Widodo yang kembali untuk periode keduanya. “Terdapat perkembangan yang mengganggu, beberapa politisi senior mendorong penghapusan Pemilu langsung." EIU menulis dalam laporan penelitian berjudul 'Democracy Index 2019: A Year of Democratic Setbacks and Popular Protest', yang dikutip pada Kamis, 23 Januari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona COVID-19 Hantam Ekonomi Indonesia pada Maret 2020

    Dampak Virus Korona terhadap perekonomian Indonesia dipengaruhi kondisi global yang makin lesu. Dunia dihantam coronavirus sejak Desember 2019.