Tim Hukum PDIP Minta Harun Masiku Segera Serahkan Diri ke KPK

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua tim hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta (dua dari kanan), bersama tim hukum saat akan membuat laporan ke Dewan Pengawas KPK, di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. Suap tersebut diduga terkait tindak pidana korupsi penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terpilih 2019-2024. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua tim hukum PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta (dua dari kanan), bersama tim hukum saat akan membuat laporan ke Dewan Pengawas KPK, di gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. Suap tersebut diduga terkait tindak pidana korupsi penetapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI terpilih 2019-2024. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku tidak mengetahui keberadaan kader partai banteng yang menjadi tersangka kasus suap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku. Hal itu disampaikan anggota Tim Hukum PDIP I Wayan Sudirta menyusul keterangan Imigrasi yang menyebut Harun sebetulnya sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari 2020.

    Terkait hal itu, Wayan meminta Harun segera menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Hadapilah proses hukum itu, karena tidak mungkin mengendap terus-menerus," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan pada Kamis, 23 Januari 2020.

    Menurut Wayan, Harun bisa sekaligus melakukan pembelaan dengan baik jika dia menyerahkan diri. "Hadapi. Itu peluang untuk menyampaikan pembelaan secara baik," kata dia.

    Harun merupakan kader PDIP yang menjadi tersangka atas dugaan menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari lalu, keberadaan Harun tidak diketahui.

    Butuh waktu 15 hari hingga akhirnya pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi mengakui bahwa Harun Masiku, sudah berada di Indonesia sejak 7 Januari lalu. Imigrasi sebelumnya menyebut Harun pergi ke Singapura pada 6 Januari lalu dan belum kembali.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga kader PDIP, Yasonna Laoly membantah jika disebut ada unsur kesengajaan ketika ia menginformasikan bahwa Harun Masiku berada di luar negeri sewaktu OTT terhadap Wahyu Setiawan, berlangsung pada 8 Januari lalu. "Saya ini orang beragama. Swear to God, itu error,"
    kata dia, Rabu kemarin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.