Prabowo Pegang Anggaran Kemhan Rp 127 triliun, Jokowi: Aman

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Ini merupakan rapim pertama Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto dengan Tema Pertahanan Semesta Yang Kuat Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI yang diikuti oleh 534 peserta. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Ini merupakan rapim pertama Kementerian Pertahanan di bawah komando Prabowo Subianto dengan Tema Pertahanan Semesta Yang Kuat Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI yang diikuti oleh 534 peserta. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam mengelola anggaran. "Hati-hati penggunaan ini," kata Presiden saat membuka Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan, TNI, dan Polri di Kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2020.

    Sejak 2016 Kemhan selalu mendapat alokasi APBN yang terbesar. Untuk 2020 anggaran Kemhan mencapai Rp 127 triliun.

    Meski mewanti-wanti, Jokowi percaya Prabowo bisa mengelola anggaran dengan baik. Alasannya, Prabowo orang yang detail jika berurusan dengan anggaran. "Berkali-kali (diskusi) dengan saya, hampir hafal di luar kepala. Aman urusan Rp 127 triliun ini," tuturnya.

    Jokowi meminta Prabowo agar anggaran sebesar itu digunakan secara efisien dan tidak ada lagi penggelembungan harga dalam pengeluarannya. "Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up-mark up lagi, dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.