Mahfud Md: Polemik soal Tragedi Semanggi karena Salah Paham

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanudin, saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanudin, saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md mengatakan polemik akibat ucapan Jaksa Agung ST Burhanudin tentang tragedi Semanggi I dan II dipicu oleh kesalahpahaman semata.

    "Posisinya begini, pada saat itu ketika ditanya (DPR), Jaksa Agung menjawab bahwa dulu-dulu pada tahun 2001 DPR pernah menyatakan itu. Ada dokumennya dan saya punya juga," ujar Mahfud Md dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa, 22 Januari 2020.

    Konferensi pers itu dilakukan setelah dia menerima kedatangan Jaksa Agung Burhanuddin. Jaksa Agung pun mendampingi Mahfud dalam jumpa pers. 

    Mahfud Md menjelaskan ucapan ST Burhanudin yang menjadi polemik muncul pada saat rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Kamis, 16 Januari 2020. Ketika itu Jaksa Agung menyatakan fakta bahwa pada 2001 Pansus di DPR pernah menyatakan kasus Semanggi I dan II serta Trisakti bukan pelanggaran HAM berat.

    Meski begitu, menurut Mahfud Ms, Jaksa Burhanudin tetap membuka peluang untuk menyelesaikan kasus tragedi Semanggki dan Trisakti.

    "Kejaksaan Agung siap menyelesaikan," kata Mahfud.

    Mahfud menyatakan dia tak ingin kesalahpahaman Jaksa Agung dengan publik terus berlarut. Kejaksaan Agung dan Kemenko Polhukam telah satu pandangan dan memahami situasi tersebut.

    "Jadi tidak ada pernyataan Semanggi I itu bukan pelanggaran HAM," tutur Mahfud.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.