Tito Targetkan Revisi UU Otonomi Khusus Papua Rampung Tahun Ini

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian tiba saat akan meninjau langsung posko pengungsian korban banjir di Gor Pengadegan, Jakarta Selatan, Selasa 7 Januari 2020. Sebanyak 1.424 warga terdampak banjir mengungsi di posko yang telah disiapkan di beberapa lokasi yang akan diberikan bantuan berupa sembako oleh Kemendagri. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    Kementerian Dalam Negeri Tito Karnavian tiba saat akan meninjau langsung posko pengungsian korban banjir di Gor Pengadegan, Jakarta Selatan, Selasa 7 Januari 2020. Sebanyak 1.424 warga terdampak banjir mengungsi di posko yang telah disiapkan di beberapa lokasi yang akan diberikan bantuan berupa sembako oleh Kemendagri. TEMPO/Ahmad Tri Hawaari

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menargetkan Revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua harus rampung dibahas dan disahkan di tahun ini. Tito mengatakan perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua itu mendesak dibahas karena akan habis masa berlakunya tahun depan.

    "UU yang lama berlakunya dua puluh tahun, akan selesai 2021. Tidak ada waktu lagi membahasnya selain di tahun 2020 ini," kata Tito dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 22 Januari 2020.

    Tito mengatakan ada dua skenario dalam pembahasan RUU Otsus Papua ini. Pertama, otonomi khusus dilanjutkan dengan alokasi dana dua persen dari Dana Alokasi Umum. Kedua, revisi bertolak dari amanat presiden tahun 2014 tentang pemerintahan otonomi khusus bagi Provinsi Papua.

    Tito mengatakan setidaknya ada delapan poin yang akan dibahas jika mengambil skenario kedua ini, yakni masalah kewenangan, kerangka keuangan fiskal, masalah ekonomi, pembangunan, dan lainnya.

    "Prinsipnya kami ingin ada percepatan pembangunan di Papua, melakukan affirmative action sehingga isu-isu dan masalah diskriminasi atau yang lain yang bisa merusak keutuhan NKRI itu bisa terjaga," kata dia.

    Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan RUU Otsus Papua ini sudah masuk dalam Prolegnas prioritas 2020. Daftar RUU prioritas akan disahkan DPR dalam rapat paripurna siang ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.