Puan Maharani: DPR Belum Terima Satu pun Draf Omnibus Law

Puan Maharani saat menghadiri pertemuan G20 Parliamentary Speakers' Summit di Tokyo, Jepang. Instagram.com/@puanmaharaniri

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan lembaganya belum menerima draf omnibus law usulan pemerintah yang akan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Ada tiga omnibus law yang akan menjadi prioritas pembahasan tahun ini, yakni RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU tentang Ibu Kota Negara.

"Sampai sekarang DPR belum menerima satu pun draf RUU Omnibus Law inisiatif dari pemerintah," kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Januari 2020. Maka dari itu, Puan enggan menanggapi pelbagai kritik terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja dari buruh dan kelompok masyarakat sipil.

Puan baru akan menanggapi jika kritik itu bersumber dari draf yang jelas. "DPR tidak bertanggung jawab dan tidak menanggapi draft RUU Omnibus (Cipta Lapangan Kerja) yang beredar di publik yang sumbernya tidak jelas," ujar politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Kendati begitu, Puan menyatakan DPR akan membahas RUU sesuai mekanisme.

Omnibus law yang masuk dalam Prolegnas prioritas akan menjadi fokus pembahasan Badan Legislasi. Puan berjanji DPR membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari semua kelompok. Dia memastikan pembahasan RUU Omnibus Law akan berlangsung secara komprehensif.

Hari ini, DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Prolegnas 2020. Sebanyak 50 RUU masuk dalam daftar prioritas ini, termasuk di antaranya empat RUU yang pembahasannya dilanjutkan dari Prolegnas masa sebelumnya. Ada pula tiga RUU kumulatif terbuka yang dimintakan persetujuan dalam paripurna.







Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 jam lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

2 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

20 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

21 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

1 hari lalu

PSHK Desak Jokowi Tidak Keluarkan Kepres Pengangkatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi

PSHK meminta Presiden Jokowi tidak mengeluarkan Keputusan Presiden soal pengangkatan Guntur Hamzah sebagai hakim konstitusi.


Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan, dan Bukan Anies Baswedan Jadi Presiden

1 hari lalu

Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan, dan Bukan Anies Baswedan Jadi Presiden

Ridwan Kamil menyebut mendukung siapa pun bakal calon presiden 2024. Ia mendukung Anies Baswedan, juga sokong kalau takdirnya bukan Anies Baswedan.


Survei Indikator: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Konsisten Menguat

1 hari lalu

Survei Indikator: Elektabilitas AHY dan Puan Maharani Konsisten Menguat

Dalam simulasi 19 nama semi terbuka, Ketua Umum Partai Demokrat AHY berada di peringkat 5 dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani di peringkat 7.


PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

1 hari lalu

PSHK Menilai Pemberhentian Hakim MK Aswanto oleh DPR Cacat Hukum

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) menilai langkah DPR memberhentikan paksa Hakim Konstitusi Aswanto melanggar konstitusi.


MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

2 hari lalu

MK Tolak Gugatan PKS Soal Presidential Threshold 20 Persen, Ini Penjelasan Ambang Batas Pemilu 2024

Presidential threshold mengatur ambang batas perolehan suara jika ingin mengajukan capres dan cawapres. MK tolak gugatan PKS soal ambang batas.