TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily sampai beberapa kali menerima telepon dari sekretariat dan pimpinan Badan Legislasi pada Jumat siang pekan lalu, 17 Januari 2020. Dalam pembicaraan melalui ponsel itu, Ace mempertanyakan 'hilangnya' satu rancangan undang-undang yang diusulkan Komisi VIII dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
RUU yang dimaksud adalah RUU Kesejahteraan Lanjut Usia. Bersama RUU Penanggulangan Bencana dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia ini menjadi tiga usulan Komisi VIII untuk diprioritaskan pada tahun ini. "Di dalam usulan mereka (Baleg) ada RUU Perlindungan dan Bantuan Sosial, kami enggak pernah mengusulkan itu," kata Ace di kantornya.
Daftar Prolegnas 2020 sudah disepakati antara Baleg DPR, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Dewan Perwakilan Daerah. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan mengesahkan daftar Prolegnas 2020 pada hari ini, Rabu, 22 Januari 2020.
Dalam daftar memang tidak tercantum RUU Kesejahteraan Lanjut Usia. Sebaliknya RUU Perlindungan dan Bantuan Sosial tertulis sebagai usul Komisi VIII.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengakui ada kekeliruan dalam pengetikan saat rapat kerja terakhir itu. RUU PKS semestinya tertulis sebagai usulan anggota, sedangkan RUU Kesejahteraan Lanjut Usia seharusnya usulan Komisi VIII. Namun yang terjadi sebaliknya.
"Koreksi sudah disampaikan dalam Raker, cuma dalam pengetikannya terlewati," kata Baidowi ketika dikonfirmasi secara terpisah. Baidowi juga menjelaskan bahwa rapat kerja pada Kamis lalu itu dihadiri anggota Baleg yang juga anggota Komisi VIII. Namun anggota tidak memprotes.
Akhirnya, Baleg mengusulkan kepada Komisi VIII agar RUU Kesejahteraan Lanjut Usia masuk Prolegnas jangka menengah. Baleg juga menyatakan daftar prolegnas prioritas 2020 bisa dievaluasi jika komisi sudah merampungkan setidaknya satu RUU yang diusulkan. "Ya sudah, saya tidak bawa (protes) ke paripurna," kata Ace.
