TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Demokrat belum menyetorkan nama perwakilan untuk bergabung menjadi anggota panitia kerja atau panja Jiwasraya yang dibentuk Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Kelompok Fraksi Demokrat di Komisi VI DPR, Herman Khaeron mengatakan fraksinya ingin berkonsultasi terlebih dulu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono perihal ini.
"Kami masih menggodok dan berkonsultasi dengan ketua umum dan jajaran DPP Partai Demokrat terkait masalah Jiwasraya," kata Herman melalui pesan singkat, Selasa, 21 Januari 2020.
Herman mengakui partainya juga masih menginginkan agar Dewan membentuk pansus untuk mengusut skandal Jiwasraya. Demokrat menilai kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 13,7 triliun itu tak bisa diselesaikan parsial di setiap komisi DPR.
"Ini merupakan sikap konsisten kami yang memandang bahwa penyelesaian kompleksitas masalah Jiwasraya akan lebih baik jika dituntaskan dengan pansus," kata Herman.
Hari ini, Komisi VI DPR resmi mengumumkan Panja Jiwasraya. Diketuai Wakil Komisi VI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, panja tersebut sejauh ini beranggotakan 28 orang. Masih ada dua slot untuk Fraksi Demokrat jika nantinya mereka menyetor nama.
Aria Bima mengatakan panja akan mulai bekerja pekan ini. Panja, kata dia, akan berfokus pada penyehatan korporasi Jiwasraya dan pengembalian uang nasabah.
Terkait penyehatan korporasi Jiwasraya, Aria mengatakan ada 3 opsi yang sebelumnya disampaikan pemerintah, yakni holdingisasi, privatisasi, dan penyertaan modal negara (PMN). "Keinginan kita adalah secepat mungkin mengembalikan dana nasabah pemegang polis. Ini tidak bisa lepas dari kinerja korporasi yang tadinya tidak sehat menjadi sehat," ujar Aria Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.
