Konflik di Natuna, DPR: Indonesia Harus Rangkul Negara Tetangga

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menkopolhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Yudo Margono (kiri) melambaikan tangan pada KRI Usman Harun-359 dari geladak heli KRI Semarang-594 saat sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020. Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam meninjau alutsista yang tergabung dalam Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 yang melakukan operasi pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA

    Menkopolhukam Mahfud MD (kanan) didampingi Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI Yudo Margono (kiri) melambaikan tangan pada KRI Usman Harun-359 dari geladak heli KRI Semarang-594 saat sailing pass di Laut Natuna, Kepulauan Riau, Rabu, 15 Januari 2020. Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam meninjau alutsista yang tergabung dalam Operasi Siaga Tempur Laut Natuna 2020 yang melakukan operasi pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menyarankan pemerintah membuat terobosan diplomasi dalam menghadapi ketegangan dengan Cina di perairan Natuna. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan, Indonesia bisa harus mendekati negara-negara tetangga.

    "Pastinya pendekatan terhadap negara-negara tetangga, sehingga semua satu kata dan suara, karena kalau sampai ada konflik di wilayah regional pasti buruk dengan wilayah lainnya," kata Dave seusai rapat kerja tertutup membahas Natuna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 Januari 2020.

    Dave mengatakan pemerintah terutama harus mendekati negara-negara ASEAN terlebih dulu. Dia berpendapat negara-negara ASEAN pun tak menginginkan terjadi konflik.

    Hal senada disampaikan anggota Komisi I DPR Fadli Zon. Politikus Partai Gerindra ini menyarankan pendekatan diplomasi yang tegas dari pemerintah Indonesia. "Diplomasi juga penting, jalan hard diplomacy atau offensive diplomacy sangat penting," ujar Fadli Zon.

    Fadli juga mengakui ASEAN terpecah dalam merespons masalah ini. Sebab, Cina memiliki proksi di antara negara-negara Asia Tenggara.

    "Sering kali kita berharap melalui ASEAN tapi di ASEAN sendiri terpecah. Ada pihak-pihak yang memang sekarang ini menjadi proxy Cina terutama Kamboja dan Laos," ujar dia.

    Meski begitu, Dave dan Fadli senada meminta pemerintah terus tegas dalam hal ini. Apalagi, kedaulatan ZEE Indonesia di Natuna diakui berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 di mana Indonesia dan Cina tergabung di dalamnya."Kita harus melobi agar semua bisa menghargai UNCLOS 1982," kata Dave Laksono.

    Ditemui terpisah seusai rapat, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengatakan DPR mendukung langkah diplomasi yang dilakukan pemerintah. Mahendra juga menegaskan tak akan ada langkah negosiasi karena Cina jelas-jelas melanggar kedaulatan Indonesia. "Posisi kita jelas dan diakui hukum internasional UNCLOS 1982. Tidak ada keperluan bernegosiasi," ujar Mahendra.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.