Muhammadiyah: UU Perlindungan Ulama Timbulkan Kasta di Masyarat

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • DPR mengesahkan RUU Prolegnas 2020-2024 dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 17 Desember 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. TEMPO/Putri.

    DPR mengesahkan RUU Prolegnas 2020-2024 dalam rapat paripurna hari ini, Selasa, 17 Desember 2019 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Penasehat Majelis Hukum PP Muhammadiyah Muchtar Luthfi, mempertanyakan alasan dibentuknya RUU Perlindungan Ulama. "Kenapa ulama harus dilindungi? Kalau sebut ulama berarti Islam,” kata Muchtar kepada Tempo pada Ahad, 19 Januari 2020.

    Menurut Muchtar, Allah sudah memberikan perlindungan kepada para ulama. “Kenapa harus dibuat lagi UU perlindungan? Ini menimbulkan kasta-kasta di masyarakat."

    Muchtar juga mempertanyakan masuknya RUU Perlindungan Ulama sebagai salah satu dari 50 RUU yang  masuk dalam Perogram Legislasi Nasional atau Prolegnas oleh DPR. "Prolegnas itu prolegnas apa? Banyak orang seolah-olah ahli hukum tapi sama sekali enggak ngerti hukum.”

    Ia meminta DPR tidak perlu menambah undang-undang dan membahas RUU Perlindungan Ulama dalam Prolegnas. “Semua undang-undang itu melindungi semua warga negara Indonesia."

    Muchtar mengatakan sebenarnya sudah banyak undang-undang yang sudah islami tanpa merk Islam. UU Perlindungan Anak, UU HAM, itu islami. “Jangan mengada-ada lah. Yang butuh perlindungan itu pembantu rumah tangga. Itu yang harusnya dilindungi."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.