Haris Azhar Soal Yasonna di Konferensi Pers PDIP: Langgar Etika

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. TEMPO/Putri.

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar, mengkritik keterlibatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam pembelaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengenai kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Meski bertindak sebagai Ketua DPP PDIP, Haris menilai tindakan Yasonna tak beretika.

    "Menurut saya, pejabat negara harus melampaui posisinya di partai politik atau tempat asalnya. Kalau dalam situasi Yassona, jelas ini (melanggar) soal etika, administrasi negara dan aturan hukum," kata Haris melalui pesan teks, Ahad, 19 Januari 2020.

    Haris menyoroti pula sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi atas tindakan Yasonna itu. "Presiden pun sudah tidak tahu mana batas pejabat publik."

    Sebelumnya, Presiden Jokowi enggan berkomentar panjang soal keberadaan Yasonna Laoly dalam konferensi pers yang digelar PDIP. Ia meminta wartawan langsung bertanya ke Yasonna. "Tanyakan ke Pak Yasonna karena Pak Yasonna juga pengurus partai," kata Jokowi, saat berdialog bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020.

    Dalam konferensi pers yang digelar Rabu, 15 Januari 2020, PDIP merasa operasi tangkap tangan yang digelar KPK terhadap Wahyu Setiawan merugikan partai. PDIP merasa dijebak dan diseret ke kasus itu.

    Komisioner KPU, Wahyu Setiawan diduga menerima uang dari caleg PDIP Harun Masiku. Tujuannya, agar Harun bisa menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu. Tim KPK juga sempat mendatangi gedung DPP PDIP untuk menyegel salah satu ruangan di sana.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.