Soal Aduan PDIP ke Dewas, Firli Bahuri: Kerja Kami Sesuai Aturan

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK, Firli Bahuri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. KPK resmi menetapkan sepuluh orang tersangka baru dalam tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait proyek jalan dengan nilai sebesar Rp.2,5 triliun di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2015, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.475 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua KPK, Firli Bahuri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020. KPK resmi menetapkan sepuluh orang tersangka baru dalam tindak pidana korupsi memberi hadiah atau janji terkait proyek jalan dengan nilai sebesar Rp.2,5 triliun di Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2015, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp.475 miliar. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh lembaganya dalam menangani kasus korupsi sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disampaikan atas adanya aduan dari PDIP terkait kasus yang menjerat salah satu kadernya Harun Masiku.

    "Semua aktivitas yang dilakukan oleh kami adalah sesuai peraturan perundang-undangan," kata Firli Bahuri di Jakarta, Jumat malam, 17 Januari 2020.

    Firli menyampaikan apabila ada pihak-pihak yang tidak puas dengan kerja KPK dan ingin melaporkannya, hal tersebut juga sudah diatur oleh perundang-undangan. "Kalaupun ada yang ingin melaporkan, ada Dewas (Dewan Pengawas) KPK," kata dia.

    Pun jika ada pegawai KPK yang mungkin dianggap melakukan kesalahan atau pelanggaran, kata Firli, pasti dinilai oleh Dewas KPK. "Kan ada Dewan Pengawas yang menilai, jadi bukan saya," ujarnya.

    PDIP sebelumnya membentuk tim hukum untuk menghadapi berbagai framing dalam kasus dugaan suap proses pergantian antarwaktu caleg terpilih yang menjerat Harun Masiku dan eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Sampai Jumat kemarin, tim tersebut telah menyambangi sejumlah institusi mulai dari KPU, Dewan Pers hingga melayangkan laporan ke Dewas KPK.

    Ketua Tim Kuasa Hukum DPP PDIP I Wayan Sudirta mengatakan, ada tujuh poin yang diadukan ke Dewas KPK. Salah satunya terkait kabar adanya penggeledahan atau penyegelan di Kantor DPP PDIP.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.