Jokowi Bantah KPK Lemah Meski Gagal Geledah Kantor DPP PDIP

Presiden Joko Widodo saat berdialog dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Januari 2020. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menampik jika Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Alasannya sejak ia melantik pimpinan KPK baru pada 20 Desember 2019, komisi antirasuah sudah dua kali melakukan operasi tangkap tangan.

"Buktinya saya sudah sampaikan, KPK melakukan OTT ke Bupati (Bupati Sidoarjo Saiful Ilah) dan Komisioner KPU (Wahyu Setiawan) meskipun komisoner dan dewan pengawas KPK masih baru," katanya dalam dialog bersama wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2020.

Terkait polemik terhambatnya penggeledahan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Jokowi menilai hal itu akibat belum adanya peraturan pelaksana terkini di KPK untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang baru. "Saya kira memang di KPK masih banyak aturan-aturan yang harus dibuat dan diperbaharui," ucap dia.

Jokowi lalu menyudahi pembicaraan soal OTT KPK ini dengan alasan tidak ingin dianggap mengintervensi proses hukum. "Saya tidak mau berkomentar banyak nanti dianggap mengintervensi," katanya.

Ia juga enggan menanggapi hadirnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly dalam konferensi pers PDIP berkaitan OTT terhadap Wahyu Setiawan. "Tanyakan ke Pak Yasonna karena Pak Yasonna juga pengurus partai," katanya.

Isu pelemahan KPK kembali mencuat seiring gagalnya penyelidik KPK menggeledah kantor DPP PDIP. Penggeledahan ini lantaran nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto terseret dalam dugaan suap Wahyu Setiawan.

Penyelidik gagal menggeledah lantaran diduga tidak mengantongi izin dari dewan pengawas KPK. Keberadaan dewan ini sendiri sejak awal pembahasan UU KPK yang baru sudah dikritik karena dianggap memperlambat kerja KPK.






Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

13 menit lalu

Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

Mahfud Md hari ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membeitahu pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Akan dibuat Kepres.


Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

48 menit lalu

Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

Jokowi memberikan sinyal akan nyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Negara mana saja yang sudah bebas masker?


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

53 menit lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 jam lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

2 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

2 jam lalu

Pengamat Sebut Deklarasi Anies Capres Membuat Poros Politik Makin Mengerucut

Agung Baskoro menilai deklarasi Anies sebagai sebagai capres oleh NasDem bakal membuat poros politik yang eksis semakin mengerucut.


Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

2 jam lalu

Penjabat Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan Harus Sosok Netral yang Bebas dari Aliansi Politik

Lembaga PARA Syndicate menilai sosok Penjabat Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan haruslah sosok yang netral bebas dari aliansi politik.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

4 jam lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

5 jam lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

5 jam lalu

ID FOOD Dukung Gerakan Kemitraan Inklusif UMKM Naik Kelas yang Dirilis Jokowi

BUMN Holding Pangan ID FOOD ikut mendukung gerakan kemitraan inklusif untuk UMKM Naik Kelas yang diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi bersama KADIN Indonesia.