Tim Hukum PDIP Datangi Dewan Pers: Mau Konsultasi

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020 dini hari. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Advokasi PDIP untuk kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu Setiawan mendatangi Gedung Dewan Pers pada Jumat, 17 Januari 2020. Mereka akan berkonsultasi dengan Dewan Pers mengenai pemberitaan seputar operasi tangkap tangan KPK terhadap Wahyu, yang menyeret nama Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Mau audiensi dulu, dengan Dewan Pers," kata kuasa hukum PDIP Teguh Samudra, di Gedung Dewan Pers, Jakarta.

Teguh mengatakan datang ke Dewan Pers bukan untuk melaporkan pemberitaan. Dia mengatakan hanya ingin berkonsultasi dengan Dewan Pers. "Mengenai bagaimana mendudukan media supaya sebagai pihak demokrasi bekerja dengan baik."

PDIP membentuk tim hukum setelah sejumlahnya kadernya terseret dalam pusaran kasus suap Wahyu Setiawan. KPK menetapkan caleg PDIP Harun Masiku dan kadernya Saeful Bahri menjadi tersangka pemberi suap. Mereka disangka memberikan Rp 900 juta kepada Wahyu untuk memuluskan langkah Harun menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antarwaktu.

Ruangan Hasto di Kantor DPP PDIP sempat akan disegel oleh tim KPK pada Kamis, 9 Januari 2020. Akan tetapi petugas KPK dihalangi oleh satuan pengamanan kantor.

Teguh dalam konferensi pers Rabu, 15 Januari 2020, menganggap tim KPK berencana menggeledah ruangan di PDIP. Upaya penggeledahan itu, kata dia, ilegal karena tak mengantongi izin Dewan Pengawas. Namun, KPK menyatakan timnya tidak berencana menggeledah, melainkan hanya menyegel. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan tim KPK dilengkapi dengan surat tugas lengkap untuk menyegel.

 






Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

2 menit lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

1 jam lalu

Tokoh Agama Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum

Tokoh Agama Papua meminta Gubernur Lukas Enembe mendatangi KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaan hari ini.


KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

2 jam lalu

KPK Kembali Panggil Lukas Enembe Hari Ini

Hari ini KPK memanggil Gubernur Papua Lukas Enembe untuk dilakukan pemeriksaan dalam kasus gratifikasi senilai Rp 1 miliar.


Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

14 jam lalu

Hakim Agung Kena OTT KPK, Adanya Mafia Peradilan Tak Lagi Samar-samar?

Hakim Agung Dimyati ditetapkan sebagai tersangka bersama 9 orang lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara KSP Intidana.


Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

14 jam lalu

Puan Maharani: PDIP dan PKB Sama-sama Partai Wong Sendal Jepit

Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani menyebut dirinya sudah sering bertukar pikiran dengan Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR di Gedung DPR.


Kala Dewan Kolonel Jadi Guyon di Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin

15 jam lalu

Kala Dewan Kolonel Jadi Guyon di Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin

Pertemuan Puan Maharani dan Cak Imin diwarnai candaan seputar Dewan Kolonel yang diinisiasi politkus PDIP Johan Budi Pribaowo.


Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

16 jam lalu

Tokoh Agama Papua Yakin KPK Profesional Tangani Kasus Lukas Enembe

Tokoh Gereja Kristen Indonesia di Tanah Papua itu meminta masyarakat tidak melakukan provokasi dalam bentuk apa pun dalam kasus Lukas Enembe.


Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

17 jam lalu

Firli Bahuri Sebut KPK Akan Kejar dan Tangkap Perampok Anggaran Petani

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bakal menjerat siapa pun yang melakukan korupsi program kesejahteraan petani jika memiliki kecukupan alat bukti.


4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

19 jam lalu

4 Kasus Suap Jual-Beli Putusan yang Mengguncang Mahkamah Agung

Sebelum Sudrajad Dimyati, Mahkamah Agung pernah juga tercoreng oleh kasus-kasus suap lainnya yang ditangani KPK.


Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

19 jam lalu

Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

Hari ini di Taman Makam Pahlawan, mereka yang mengisi Dewan Kolonel hadir mendampingi Puan Maharani.