Anggota DPR Anggap Masa Jabatannya Tak Perlu Dibatasi

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

    Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

    TEMPO.CO, Jakarta-Sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai tak perlu ada pembatasan masa jabatan. Pendapat ini disampaikan menanggapi adanya permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi agar ada pembatasan masa jabatan anggota legislatif.

    Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani berujar menghormati permohonan uji materi itu. Namun dia membandingkan dengan sistem di negara mana pun yang tidak membatasi masa jabatan anggota DPR.

    "Di negara mana pun, kalau anggota parlemen itu karena pertama fungsinya adalah fungsi legislasi, bukan fungsi eksekutif, itu di negara manapun kan tidak ada yang dibatasi," kata Arsul ketika dihubungi, Kamis, 16 Januari 2020.

    Arsul mencontohkan, anggota Kongres di Amerika Serikat bisa menjabat sampai tujuh periode bahkan sampai meninggal dunia. Menurut dia, aturan masa jabatan anggota DPR merupakan kebijakan terbuka berdasarkan keputusan pembuat undang-undang. "Saya kira kalau itu adalah open policy, kebijakan yang terbuka. Sesuai dengan apa maunya pembuat UU saja soal itu," kata Arsul.

    Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Jazuli Juwaini. Dia berpendapat ada perbedaan konteks antara posisi legislatif dan eksekutif. "Kalau kepala daerah bisa jadi raja, kalau DPR mana bisa jadi raja? Ya kan? Beda itu konteksnya," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.

    Masa jabatan DPR sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi oleh advokat Ignatius Supriyadi. Pemohon mengajukan uji materi atas Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perkawilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

    Ignatius menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 28D Undang-undang Dasar 1945. Dikutip dari laman resmi mkri.id, Ignatius mengatakan pasal-pasal yang dia uji materikan tersebut menyatakan masa jabatan anggota Dewan ditentukan selama lima tahun dan berakhirnya masa jabatan ditandai dengan pengucapan sumpah/janji oleh anggota yang baru.

    Dengan kata lain, menurutnya, anggota Dewan yang lama secara otomatis berakhir dan digantikan oleh anggota baru. Konsekuensi lebih lanjut dari hal tersebut adalah anggota Dewan hanya dapat dipilih untuk masa jabatan satu kali.

    “Namun pemahaman tersebut tidak terjadi di dalam praktiknya. Justru ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota Dewan dapat menduduki masa jabatannya. Itu berarti pula selamanya anngota dewan dapat menempati jabatannya tersebut sepanjang dipilih dalam proses pemilihan umum,” kata Ignatius.

    Menurut Ignatius, masa jabatan anggota Dewan hanya lima tahun dan otomatis akan berakhir dengan pengucapan sumpah anggota yang baru sehingga anggota lama tidak dapat dipilih kembali. Hal ini dinilainya untuk membuka kesempatan yang luas bagi warga negara lain untuk bisa menjadi anggota Dewan.

    Dalam petitumnya, Ignatius memohon agar Mahkamah menyatakan pasal pada norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

    Permohonan uji materi ini teregistrasi dengan Nomor 1/PUU-XVIII/2020. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi ketua panel penguji, didampingi hakim MK Suhartoyo dan Arief Hidayat.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | MKRI.ID


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Curah Hujan Ekstrem dan Sungai Meluap, Jakarta Banjir Lagi

    Menurut BPBD DKI Jakarta, curah hujan ekstrem kembali membuat Jakarta banjir pada 23 Februari 2020.