Anggota DPR Anggap Masa Jabatannya Tak Perlu Dibatasi

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani saat menerima kunjungan audiensi delegasi Persatuan Mahasiswa Bahasa Arab Se-Indonesia di ruang kerja Wakil Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa, 19 November 2019.

TEMPO.CO, Jakarta-Sejumlah politikus di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai tak perlu ada pembatasan masa jabatan. Pendapat ini disampaikan menanggapi adanya permohonan uji materi di Mahkamah Konstitusi agar ada pembatasan masa jabatan anggota legislatif.

Anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani berujar menghormati permohonan uji materi itu. Namun dia membandingkan dengan sistem di negara mana pun yang tidak membatasi masa jabatan anggota DPR.

"Di negara mana pun, kalau anggota parlemen itu karena pertama fungsinya adalah fungsi legislasi, bukan fungsi eksekutif, itu di negara manapun kan tidak ada yang dibatasi," kata Arsul ketika dihubungi, Kamis, 16 Januari 2020.

Arsul mencontohkan, anggota Kongres di Amerika Serikat bisa menjabat sampai tujuh periode bahkan sampai meninggal dunia. Menurut dia, aturan masa jabatan anggota DPR merupakan kebijakan terbuka berdasarkan keputusan pembuat undang-undang. "Saya kira kalau itu adalah open policy, kebijakan yang terbuka. Sesuai dengan apa maunya pembuat UU saja soal itu," kata Arsul.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR Jazuli Juwaini. Dia berpendapat ada perbedaan konteks antara posisi legislatif dan eksekutif. "Kalau kepala daerah bisa jadi raja, kalau DPR mana bisa jadi raja? Ya kan? Beda itu konteksnya," kata Jazuli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 15 Januari 2020.

Masa jabatan DPR sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi oleh advokat Ignatius Supriyadi. Pemohon mengajukan uji materi atas Pasal 76 ayat (4), Pasal 252 ayat (5), Pasal 318 ayat (4), dan Pasal 367 ayat (4) dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perkawilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Ignatius menilai pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 28D Undang-undang Dasar 1945. Dikutip dari laman resmi mkri.id, Ignatius mengatakan pasal-pasal yang dia uji materikan tersebut menyatakan masa jabatan anggota Dewan ditentukan selama lima tahun dan berakhirnya masa jabatan ditandai dengan pengucapan sumpah/janji oleh anggota yang baru.

Dengan kata lain, menurutnya, anggota Dewan yang lama secara otomatis berakhir dan digantikan oleh anggota baru. Konsekuensi lebih lanjut dari hal tersebut adalah anggota Dewan hanya dapat dipilih untuk masa jabatan satu kali.

“Namun pemahaman tersebut tidak terjadi di dalam praktiknya. Justru ditafsirkan sebagai tidak ada pembatasan berapa kali anggota Dewan dapat menduduki masa jabatannya. Itu berarti pula selamanya anngota dewan dapat menempati jabatannya tersebut sepanjang dipilih dalam proses pemilihan umum,” kata Ignatius.

Menurut Ignatius, masa jabatan anggota Dewan hanya lima tahun dan otomatis akan berakhir dengan pengucapan sumpah anggota yang baru sehingga anggota lama tidak dapat dipilih kembali. Hal ini dinilainya untuk membuka kesempatan yang luas bagi warga negara lain untuk bisa menjadi anggota Dewan.

Dalam petitumnya, Ignatius memohon agar Mahkamah menyatakan pasal pada norma tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.”

Permohonan uji materi ini teregistrasi dengan Nomor 1/PUU-XVIII/2020. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman menjadi ketua panel penguji, didampingi hakim MK Suhartoyo dan Arief Hidayat.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | MKRI.ID






Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

1 jam lalu

Kasus Aswanto, Mahfud Md Bilang Pemerintah akan Buat Mekanisme Pergantian Hakim MK

Mahfud Md mengatakan tujuan mekanisme itu agar tidak terjadi kejutan pergantian hakim MK, seperti pada kasus Aswanto.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

6 jam lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

12 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto Diberhentikan DPR, Ini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dinilai bertentangan dengan undang-undang. Alasan DPR pun dinilai sangat politis.


MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

1 hari lalu

MK Thailand Tolak Gugatan Oposisi, Prayuth Chan-ocha Kembali Jadi PM

Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha tidak melanggar batas masa kerja delapan tahun di jabatan itu


Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

1 hari lalu

Komisi IV Soroti Pengelolan Sampah di Yogyakarta

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI mengunjungi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan tempat pembuangan sampah gabungan.


Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

1 hari lalu

Setjen DPR Gelar 'Core Values' dan 'Employee Branding' ASN

Sekretariat Jenderal DPR RI mengadakan sosialisasi Core Values dan Employee Branding Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai Setjen DPR RI untuk terus menginternalisasikan nilai-nilai Ber-AKHLAK.


Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

1 hari lalu

Dukungan 'Green Energy' dalam Rangkaian Kegiatan P20

DPR RI akan menyelenggarakan kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers' Summit (P20)


Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

1 hari lalu

Fit and Proper Test Komnas HAM, DPR Singgung Atensi Berbeda di Kasus Brigadir J dan KM 50

Arsul Sani singgung atensi atau perhatian Komnas HAM yang berbeda di beberapa kasus seperti Brigadir J, Lukas Enembe, Wadas dan KM 50.


Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Komisi III DPR RI Gelar Fit and Proper Test 14 Calon Anggota Komnas HAM

Komisi III DPR RI menggelar uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027. Ada 14 kandidat yang akan di uji oleh komisi III DPR RI.


Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

1 hari lalu

Nadiem Klarifikasi Soal Tim Bayangan, Kenapa Masih Dianggap tak Jelas?

Istilah 'shadow organization' atau tim bayangan yang disampaikan Menteri Nadiem Makarim di Forum PBB masih beresonansi kuat di Tanah Air.