Zulkifli Hasan Mangkir dari Pemeriksaan, KPK akan Memanggil Ulang

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menunggu kedatangan jenazah di Bandara Halim Perdana Kusuma. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menunggu kedatangan jenazah di Bandara Halim Perdana Kusuma. TEMPO/Chitra Paramaesti.

    TEMPO.CO, Jakarta-Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan alias Zulhas tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara alih fungsi hutan. Menurut juru bicara KPK Ali Fikri, belum ada konfirmasi dari Zulkifli soal ketidakhadirannya tersebut.

    “Untuk Pak Zulhas, hari ini tidak hadir. Kami penyidik akan panggil ulang. Sampai tadi belum ada konfirmasi yang bersangkutan kenapa tidak hadir. Beberapa hari ke depan kami akan panggil ulang,” kata Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 16 Januari 2020.

    KPK berencana memeriksa Zulkifli dalam dugaan suap revisi alih fungsi hutan di Riau yang menjerat mantan Gubernur Riau Annas Maamun. Annas divonis enam tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2015 karena terbukti menerima duit terkait alih fungsi lahan untuk perkebunan sawit. Hukuman itu diperberat di tingkat kasasi menjadi 7 tahun penjara. Pada November 2019, Kementerian Hukum dan HAM memberikan grasi kepada Annas.

    KPK berencana memeriksa Zulkifli sebagai saksi untuk tersangka PT Palma. Pada April 2019, KPK telah mengumumkan tiga tersangka terkait pemberian hadiah atau janji pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan  2014. Tiga tersangka itu adalah PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Suheri Terta dan Surya Darmadi.

    KPK menyangka ketiga pihak itu menyuap Annas Rp 3 miliar untuk mengubah lokasi perkebunan milik PT Duta Palma menjadi bukan kawasan hutan. Dengan begitu, produk perusahaan sawit tersebut mendapat predikat Indonesian Suistanable Palm Oil yang bisa diimpor ke luar negeri.

    Mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif mengatakan kasus ini bermula ketika Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan pada 2014 mengeluarkan surat keputusan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan kepada Annas. Dalam surat itu, Zulkifli membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi kawasan hutan lewat pemerintah daerah.

    Suheri kemudian menyurati Annas untuk meminta perubahan status hutan di lokasi perkebunan milik PT Palma Satu dan tiga perusahaan sawit lainnya yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Untuk memuluskan permintaan itu, KPK menduga Surya menjanjikan komitmen imbalan sebanyak Rp 8 miliar kepada Annas. Suap sebanyak Rp 3 miliar kemudian diberikan Surya melalui Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Riau, Gulat Medali Emas Manurung.

    KPK pernah memeriksa bos Koran Riau Eddy Ahmad RM pada 2014. Ia dimintai keterangan karena dianggap mengetahui adanya transaksi suap Annas Maamun dengan tersangka pengusaha perkebunan Gulat Medali Emas Manurung. Edi membantah terlibat dalam perkara ini.

    FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    GERD Memang Tak Membunuhmu tapi Dampaknya Bikin Sengsara

    Walau tak mematikan, Gastroesophageal reflux disease alias GERD menyebabkan berbagai kesengsaraan.