Ganjar Sebut Keraton Baru di Cepu Berorientasi Pariwisata

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Meski Jawa Tengah berhasil menduduki peringkat tertinggi se-Indonesia dalam hal penurunan angka kemiskinan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar mengaku belum puas. Menurutnya, penurunan jumlah kemiskinan di Jawa Tengah harusnya lebih tinggi dari pencapaian saat ini.

    Meski Jawa Tengah berhasil menduduki peringkat tertinggi se-Indonesia dalam hal penurunan angka kemiskinan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar mengaku belum puas. Menurutnya, penurunan jumlah kemiskinan di Jawa Tengah harusnya lebih tinggi dari pencapaian saat ini.

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan telah mendengar ada keraton baru di Kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Keraton ini bernama Djipang.

    Berdasarkan informasi sementara, keraton yang dipimpin raja bernama PRA Barik Barliyan Surowiyoto telah berdiri sejak 2014. "Ini berbeda dengan yang ada di Purworejo," kata Ganjar, Kamis, 16 Januari 2020. Ganjar menuturkan keraton tersebut lebih kepada pariwisata.
     
    Ganjar menyebut, keberadaan Keraton Djipang di Blora tak menimbulkan keributan di kalangan masyarakat sekitar. Berbeda dengan Keraton Agung Sejagat yang baru dideklarasikan langsung memancing kegaduhan.
     
    Penanganan berbeda akan dilakukan oleh pemerintah untuk Keraton Djipang. "Nanti biar dicek oleh Kesbangpolinmas kami," ujar dia.
     
    Politikus PDIP itu juga meminta masyarakat agar tak sembarang mendirikan dan bergabung suatu keraton baru. Dia meminta orang yang mendirikan keraton atau kerajaan agar melapor pemerintah.
     
    Menurut dia, pemerintah harus dilibatkan untuk menghindari motif lain mungkin terjadi. Seperti di Keraton Agung Sejagat Purworejo yang diduga terdapat praktik penipuan. "Tolong kami dilibatkan," sebut Ganjar.

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.