Kubu Bambang Soesatyo Merasa Tak Diakomodir Struktur Baru Golkar

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Mensesneg Pratikno (kanan) dan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebelum menerima Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu bersama delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020. Dalam pertemuan tersebut Presiden menawarkan investasi pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) tahap kedua di Natuna. ANTARA

    Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Mensesneg Pratikno (kanan) dan Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, sebelum menerima Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu bersama delegasi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020. Dalam pertemuan tersebut Presiden menawarkan investasi pengembangan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) tahap kedua di Natuna. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Kubu pendukung Bambang Soesatyo memprotes struktur kepengurusan baru yang dibentuk Ketua Umum Partai Golkar  Airlangga Hartarto. Struktur itu dinilai belum mengakomodasi para pendukung Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.

    Politikus senior Partai Golkar, Ahmadi Noor Supit mengatakan secara hukum memang struktur anyar itu sah saja. Namun dia menyinggung pula komitmen Airlangga merangkul pendukung Bambang, agar rivalnya itu mundur dari pencalonan ketua umum Golkar.

    "Kalau dilihat dari sisi komitmen, Bambang mundur karena tidak ingin terjadi perpecahan di Partai Golkar," kata Supit ketika dihubungi, Kamis, 16 Januari 2020. Kemudian ada komitmen bahwa orang-orangnya Bambang dan faksi-faksi lain akan diakomodir.

    Menurut Supit, Airlangga awalnya sepakat melibatkan pendukung Bambang dalam formatur kepengurusan. Namun komitmen itu tidak ditepati hingga struktur baru Golkar diumumkan kemarin.

    Hanya sedikit nama loyalis Bambang yang ada dalam struktur itu. Di antaranya Misbakhun, Elvis Junaedi, Nusron Wahid, dan Robert Jopie Kardinal.

    Airlangga sebelumnya mengklaim penyusunan strukrur baru Golkar sudah memperhitungkan berbagai macam aspek di antaranya aspek fungsional, profesionalisme, dan asas meritrokrasi. "Kepengurusan ini sudah memperhatikan Undang-Undang Partai Politik dengan ketentuan pengurus perempuan sebesar minimal 30 persen," ujar Airlangga lewat keterangan tertulis, Rabu, 15 Januari 2020.

    Airlangga juga mengklaim kepengurusannya inklusif, sudah mengakomodir semua elemen. “Baik perempuan, millenial dan dari unsur-unsur yang lain.”

     
    BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.