PDIP: Ketua KPK Lama Tak Berhak Beri Sprin-Lidik Kasus Suap KPU

Reporter

Maqdir Ismail, kuasa hukum tersangka suap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2019. TEMPO/ndita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota tim hukum DPP PDIP, Maqdir Ismail, mempersoalkan surat perintah penyelidikan (Sprin-Lidik) kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Menurut dia, pimpinan KPK sebelumnya yakni Agus Rahardjo tak berhak meneken Sprin-Lidik yang dikeluarkan pada 20 Desember 2019. Sedangkan Keputusan Presiden yang memberhentikan pimpinan KPK lama itu diteken 21 Oktober 2019.

“Artinya apa? Ketika 21 Oktober mereka diberhentikan dengan hormat, pimpinan KPK itu tidak diberi kewenangan secara hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebelumnya menjadi kewenangan mereka," ujar Maqdir di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Rabu, 15 Januari 2020.

Penelusuran Tempo, Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 112/P tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, memang diteken pada 20 Oktober 2019. Namun, klausul ketiga Kepres menyebutkan, "Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak pengucapan sumpah/janji pejabat sebagai mana dimaksud dalam diktum kedua Keputusan Presiden ini".

Pimpinan KPK yang baru yakni Firli Bahuri Vs baru dilantik dan diambil sumpahnya pada Jumat siang, 20 Desember 2020. Sprind-Lidik atas kasus Komisioner KPU juga dikeluarkan Agus Rahardjo pada hari terakhir jabatannya yakni, 20 Desember 2019.







Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

6 jam lalu

Survei Indikator: Elektabilitas PDIP Masih Tertinggi, Efek Jokowi

Elektabilitas PDIP tertinggi setelah kenaikan harga BBM karena approval rating terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi mulai pulih.


5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

15 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

1 hari lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

1 hari lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

1 hari lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Presiden Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Puan Maharani Baca Ikrar

1 hari lalu

Presiden Jokowi Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila, Puan Maharani Baca Ikrar

Upacara Hari Kesaktian Pancasila dipimpin oleh Presiden Jokowi sementara Ketua DPR Puan Maharani membacakan ikrar.


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.