TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau hari ini. Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut terkait polemik klaim Cina terhadap perairan Natuna.
Dalam kunjungan itu, Mahfud mengatakan bahwa kedaulatan NKRI tidak ada tawar-menawar. “Mari kita jaga hak berdaulat atas laut Indonesia, dan kita bukan sedang dalam perang oleh sebab itu instruksi Presiden harus kita jalankan,” kata dia, Rabu, 15 Januari 2020.
Instruksi Presiden yang dimaksud adalah meningkatkan volume patroli di laut Indonesia, melakukan koordinasi lintas kementerian atau lembaga serta meningkatkan hubungan antara pusat dan daerah mengenai pengelolaan Natuna ke depannya.
Mahfud menegaskan bahwa berdasarkan arahan presiden, Indonesia tetap menginginkan kedaulatan bangsa terjaga dan tidak dicuri oleh negara lain. Selain itu, pemanfaatan sumber daya alam harus dimaksimalkan.
"Pemerintah akan menjaga rakyatnya termasuk para nelayan, pemerintah akan terus melakukan pembangunan guna mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya laut yang kaya di Natuna,” kata Mahfud.
Dalam kunjungan kerja ke Ranai, Natuna, Mahfud didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Wamen ATR/BPN Surya Tjandra.
Sementara itu, Pelaksana tugas Gubernur Isdianto menyambut baik rencana pemerintah pusat terus melakukan pembangunan sektor kelautan di Natuna. Apalagi pembangunan itu untuk mendukung kegiatan pemanfaatan sumber daya laut yang kaya di Natuna sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.
“Bisa juga kita berharap pemerintah pusat menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus wisata, kawasan khusus perikanan atau kawasan khusus pertahanan. Intinya, semua kebijakan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Isdianto.
