MAKI Ungkap Kejanggalan OJK dalam Kasus Jiwasraya

Reporter

Editor

Amirullah

Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mendesak Kejaksaan Agung untuk memeriksa para petinggi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Sebab, ia menilai OJK telah lalai melakukan pengawasan.

Bonyamin melihat, ada beberapa kejanggalan yang dilakukan OJK dalam kasus ini. "Pertama, OJK mengizinkan saving plan dengan cara bagi hasil yang fix, apalagi dipatok minimal sembilan persen," ujar dia di Mabes Polri, Jakarta Selatan, pada Rabu, 15 Januari 2020.

Lalu, kejanggalan lainnya adalah sistem putus kontrak yang tetap boleh dilakukan oleh Jiwasraya. Padahal, dalam sistem premi asuransi, jika sudah putus kontrak berarti sudah selesai.

Bonyamin mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan pernah menegur Jiwasraya untuk berhenti menjual produk saving plan. "Karena enggak logis, baik dari segi bisnis maupun pengembalian nantinya untuk nasabah, tapi tetap jualan. OJK enggak pernah negur," ucap dia.

OJK, kata Bonyamin, juga pernah meralat tentang jaminan dari Jiwasraya yang diterbitkan sebelumnya oleh OJK, dari Rp 9 triliun menjadi Rp 6 triliun. "Artinya kan OJK mengakui kesalahan dalam membentuk sistem jaminan pencatatan," ucap dia.

Kejanggalan OJK lainnya, menurut Bonyamin, adalah membiarkan Jiwasraya melanggar aturan investasi. Salah satu yang paling sederhana adalah tidak adanya akta notaris ketika manajer investasi bertransaksi dengan pemegang saham.

"Itu padahal harus. Kenapa? Ada hak kewajiban kalau itu merugi dan itu dibiarkan blong, dan dibiarkan OJK," kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah memeriksa OJK. Namun, pihak OJK hanya diperiksa sebagai saksi ahli.






Kejaksaan Agung akan Limpahkan Perkara Ferdy Sambo Cs ke Kejari Jakarta Selatan

1 hari lalu

Kejaksaan Agung akan Limpahkan Perkara Ferdy Sambo Cs ke Kejari Jakarta Selatan

Jaksa akan menggabungkan dua perkara Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J dan kasus obstruction of justice.


BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

2 hari lalu

BI, Kemenkeu, hingga OJK Resmi Terbitkan Panduan Penggunaan IndONIA

Tujuan penerbitan ini oleh BI hingga OJK adalah mengawal proses reformasi referensi suku bunga rupiah.


Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

3 hari lalu

Wamen BUMN Prediksi Ekonomi Digital RI 2030 Terbesar di ASEAN, Nilainya Akan Capai Rp 4.531 T

Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo kembali menegaskan Indonesia diproyeksikan akan menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN pada tahun 2030.


Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

4 hari lalu

Anies Baswedan Bertemu Murad Ismail, DKI Jakarta Datangkan Beras dan Ikan dari Maluku

Anies Baswedan mengharapkan kerja sama aktif Bank DKI dan Bank Maluku/ Maluku Utara dapat meningkatkan kesejahteraan warga di kedua daerah.


Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

5 hari lalu

Bank DKI Kerja Sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara Lewat Skema KUB

Bank DKI menjalin kerja sama dengan Bank Maluku-Maluku Utara melalui skema Kelompok Usaha Bank atau KUB.


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

5 hari lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

7 hari lalu

OJK Beberkan Syarat Pertahanan 3 Lapis Agar Industri Jasa Keuangan Tetap Sehat

OJK mendorong penguatan pertahanan tiga lapis untuk mewujudkan industri keuangan yang sehat, tumbuh, serta mengutamakan perlindungan konsumen.


Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

9 hari lalu

Penyaluran KUR NTB Agustus 2022 Rp 4,25 T, OJK: Terbanyak Sektor Perdagangan Besar dan Eceran

OJK memantau penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).


Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

9 hari lalu

Marak Pinjol Ilegal, OJK Berikan Tips Akses Pinjaman Online

Maraknya pinjol ilegal menuntut masyarakat lebih waspada.


Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

10 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.