Dewan Pengawas KPK akan Buat Aplikasi, Permudah Izin Geledah

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat dini hari, 10 Januari 2020. Wahyu ditangkap bersama 2 orang lainnya, yaitu mantan anggota Bawslu, Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta pemberi suap, Saeful. TEMPO/Imam Sukamto

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan keluar gedung KPK dengan mengenakan rompi tahanan setelah menjalani pemeriksaan pada Jumat dini hari, 10 Januari 2020. Wahyu ditangkap bersama 2 orang lainnya, yaitu mantan anggota Bawslu, Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta pemberi suap, Saeful. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, JakartaDewan Pengawas KPK berencana membuat aplikasi pengajuan perizinan untuk penyidik sehingga bisa memangkas birokrasi internal seperti penggeledahan.

    "Kami akan membuat lagi nanti aplikasi melalui IT sehingga bisa memudahkan antar kami dengan penyidik, walaupun dia di Papua sana bisa berhubungan dengan kami," kata Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan, di kantornya, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

    Menurut Tumpak, kekhawatiran publik keberadaan Dewan Pengawas akan menghambat kerja KPK tak beralasan. Ia mencontohkan izin penggeledahan dalam kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberikan beberapa jam setelah permohonon izin diajukan. "Omong kosong orang bilang dewas itu memperlama," kata dia.

    Menurut Tumpak, pengajuan izin juga tidak ribet. Untuk penggeledahan misalnya, penyidik KPK hanya butuh mengajukan satu izin untuk menggeledah sejumlah tempat.

    Sejumlah pihak menyebut izin Dewan Pengawas KPK menghambat gerak penyidik KPK dalam menggeledah sejumlah tempat terkait kasus suap dugaan korupsi yang menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rencana dan Anggaran Pemindahan Ibu Kota, Ada Tiga Warga Asing

    Proyek pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dieksekusi secara bertahap mulai 2020. Ada tiga warga asing, termasuk Tony Blair, yang terlibat.