TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan Dewan Pengawas KPK belum mengeluarkan surat izin penggeledahan dalam perkara suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
"Izin yang keluar baru untuk kasus Bupati Sidoarjo. Untuk kasus ini (KPU) sudah diajukan, tapi kan baru kemarin. Nanti kami cek," kata Alex, Selasa, 14 Januari 2020.
Alex tidak mau berkomentar jauh soal kemungkinan lembaga antikorupsi ini menggeledah kantor DPP PDIP. "Saya tidak bicara akan, akan, akan. Tetapi lihat aja nanti," ujar Alex.
Sebelumnya, KPK gagal menyegel salah satu ruangan di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat, 10 Januari 2020. Penyegelan ini merupakan rangkaian dari operasi tangkap tangan yang menyeret mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Wahyu diduga menerima suap dari caleg PDIP asal Sumatera Selatan, Harun Musaki. Suap ini untuk meloloskan Harun menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antar waktu (PAW). Penyidik KPK curiga ada beberapa barang bukti terkait perkara ini yang ada di kantor PDIP. Sayangnya, KPK batal menyegel ruangan tersebut.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan partai sebenarnya mengizinkan penyegelan. "Asal ada surat yang lengkap," kata Djarot. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar membantah kabar penyidik KPK tak dibekali surat. Lili justru menuding pengurus PDIP yang menghambat penyegelan.
Belakangan, penyidik harus mengantongi surat izin dari Dewan Pengawas KPK. Mantan Komisi KPK Abraham Samad mengatakan, bila penggeledahan ditunda, ada potensi barang bukti akan hilang. "Kalau penggeledahan ditunda, bisa jadi barang buktinya semuanya sudah raib atau hilang," kata dia.
