Dewan Pengawas: Omong Kosong Kami Menghambat KPK

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dewan Pengawas KPK yang juga mantan Komisioner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean tiba di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

    Dewan Pengawas KPK yang juga mantan Komisioner KPK Tumpak Hatorangan Panggabean tiba di Istana Negara, Jakarta, Jumat 20 Desember 2019. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan pihaknya tak akan menghambat kinerja komisi antirasuah.

    "Omong kosong orang bilang dewas itu memperlama-lama. Enggak ada itu. Enggak ada," kata Tumpak di kantornya, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020.

    Tumpak mengatakan dalam kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, hanya butuh beberapa jam bagi Dewas memberikan izin geledah setelah diajukan oleh KPK.

    Menurut Tumpak, pengajuan izin juga tidak butuh banyak lembar kertas. Ia mengatakan Dewas hanya memberikan satu izin yang bisa digunakan untuk menggeledah sejumlah tempat. "Kalau penggeladahan (izin) cukup satu untuk beberapa tempat," kata dia.

    Sebelumnya, operasi senyap KPK terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan banyak disorot. Sebab, penggeledahan terhadap tempat yang disinyalir terdapat barang bukti dilakukan beberapa hari setelah OTT. Sebelum Undang-undang KPK direvisi dan adanya dewan pengawas, penggeledahan atau penyegelan biasanya dilakukan beberapa jam setelah operasi.

    KPK melakukan penggeledahan di KPU dan rumah Wahyu pada 13 Januari 2020. Ruangan di DPP PDIP bahkan belum disegel atau digeledah hingga saat ini. Padahal OTT sudah dilakukan pada 8 Januari 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?