Sistem Pemilu Proporsional Tertutup Bisa Jadi Solusi, Asal...

Reporter

Ilustrasi Pemilu. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menilai perubahan sistem pemilu proporsional terbuka ke tertutup memang dapat dijadikan solusi institusionalisasi partai politik termasuk menguatkan partai. Namun ada prasyarat yang harus ditunaikan sebelumnya, yaitu mekanisme rekrutmen yang demokratis dan terbuka.

“Demokrasi di internal partai perlu dijadikan prasyarat utama ketika sistem ini diterapkan,” kata peneliti Perludem, Heroik M. Pratama saat dihubungi Selasa 14 Januari 2020. Mekanisme rekrutmen partai politik untuk menjaring calon anggota legislatif harus dilakukan secara demokratis dan terbuka. 

Menurut Heroik hal ini dilakukan agar pemilih dapat mengetahui bagaimana calon anggota legislatif tertentu dapat dicalonkan. Ia tekankan prasyarat ini penting karena sistem proporsional tertutup menentukan kursi berdasarkan nomor urut. “Jadi ketika partai politik mendapat dua kursi maka nomor urut 1 dan 2 yang akan ditempatkan menjadi anggota legislatif terpilih.”

Tanpa prasyarat itu, justru akan kontra produktif dan menguatkan oligarki di internal partai. Artinya penerapan sistem proporsional daftar tertutup harus satu paket dengan mekanisme rekrutmen politik yang demokratis dan terbuka.

Ia mengharapkan Undang-Undang Pemilu mendatang mengatur hingga indikator rekrutmen demokratis itu. Agar publik mengetahui bagaimana mekanisme pencalonannya. “Selama ini ketentuan pemilu hanya mengatur pencalonan dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai ketentuan masing-masing partai.”

Gagasan sistem proporsional tertutup dalam pemilihan legislatif ini muncul dari hasil Rapat Kerja Nasional I Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akhir pekan lalu. PDIP menyatakan bakal menindaklanjuti usulan itu saat pembahasan revisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.






KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

1 hari lalu

KBRI Gunakan Aplikasi untuk Data WNI di Malaysia

KBRI di Kuala Lumpur mulai menggunakan aplikasi KBRIKL APP untuk mendata jumlah dan keberadaan warga negara Indonesia di Malaysia.


Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

3 hari lalu

Miliki Perdana Menteri Baru, Bagaimana Sistem Pemerintahan di Malaysia?

Malaysia memiliki sistem pemerintahan yang unik, di mana raja yang akan memerintah dipilih setiap lima tahun sekali.


Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

6 hari lalu

Fitch Solutions Sebut Investor Bakal Menjauh Sampai Politik di Malaysia Stabil

Fitch Solutions memperingatkan instabilitas politik dapat berpengaruh pada sektor investasi di Malaysia, di mana investor bakal bersikap menunggu.


Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

7 hari lalu

Pemilu Malaysia, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim Galang Dukungan

Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim bersaing menggalang banyak dukungan untuk membentuk pemerintahan setelah ketidakpastian hasil pemilu Malaysia.


Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

7 hari lalu

Muhaimin Iskandar Sebut Sistem Pemilu Rusak karena Politik Uang di Pilkada

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyebut money politics dalam Pilkada membuat mekanisme Pemilu rusak.


Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

7 hari lalu

Perludem: Sistem Pemilu di Indonesia Merupakan Anomali Akibat Pragmatisme Elite

Perludem mengatakan, di tengah fenomena sistem pemerintahan presidensial ini, presiden tersandera oleh kekuatan parlemen yang menyebar.


Kalah di Pemilu Malaysia, Presiden UMNO Didesak Mundur

8 hari lalu

Kalah di Pemilu Malaysia, Presiden UMNO Didesak Mundur

Barisan Nasional mendapatkan hasil mengecewakan di Pemilu Malaysia , petinggi UMNO diminta mundur.


Reaksi Beragam Warga Menjelang Pemilu Malaysia

11 hari lalu

Reaksi Beragam Warga Menjelang Pemilu Malaysia

Gejolak politik di Malaysia telah menguras tenaga para pemilih. Pemilu Malaysia akan diselenggarakan pada 19 November 2022.


Politikus Gerindra Sebut RKUHP Tak Disahkan DPR Periode Ini untuk Hindari Bully Media dan LSM

12 hari lalu

Politikus Gerindra Sebut RKUHP Tak Disahkan DPR Periode Ini untuk Hindari Bully Media dan LSM

Menurut Habiburokhman semua fraksi menghindari bully-an media dan media soal RKUHP karena tak mau ambil risiko citra buruk mendekati pemilu.


Pemilu, Pasar Uang Malaysia Tutup

12 hari lalu

Pemilu, Pasar Uang Malaysia Tutup

Pasar uang Malaysia akan tutup pada Jumat, 18 November 2022, karena libur nasional. Pemilu Malaysia akan diselenggarakan pada 19 November