Ambang Batas Parlemen Naik Tak Sederhanakan Sistem Partai

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Pemilu. ANTARA

    Ilustrasi Pemilu. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sering dijadikan jalan pintas untuk menyederhanakan sistem kepartaian. Menurut mereka, pada Pemilu 2019 belum terbukti sukses.

    “Pada prakteknya jika kita rujuk pemilu 2019 dengan angka parliamentary threshold yang meningkat dari 3,5 persen ke 4 persen tidak mampu menyederhanakan sistem multipartai di Indonesia menjadi pluralisme moderat atau multipartai sederhana,” kata peneliti Perludem, Heroik M. Pratama saat dihubungi Selasa, 14 Januari 2020. 

    Heroik mengatakan sisi lain peningkatan ambang batas parlemen memiliki efek samping berupa terbuangnya suara pemilih secara sia-sia. Karena bagi partai politik perolehan suaranya yang tidak mencapai angka ambang batas minimal tidak akan dikonversi menjadi kursi.

    Ketimbang menaikkan ambang batas parlemen, Heroik menyarankan lebih baik menata ulang besaran alokasi kursi per daerah pemilihan (dapil). Menurut dia perubahan besaran dapil dari 3-10 menjadi 3-8 akan menghasilkan penyederhanaan sistem kepartaian secara alamiah tanpa harus membuang perolehan suara partai. “Logika bekerja daerah pemilihan yang semakin kecil berarti semakin kompetitif dan sulit bagi partai politik untuk meraih kursi akan berpengaruh terhadap penyederhanaan partai.”

    Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen. Usul ini dikukuhkan menjadi salah satu rekomendasi Rapat Kerja Nasional I PDIP yang digelar pada Jumat-Ahad, 10-12 Januari 2020. "Kami rekomendasikan ambang batas yang berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Ahad, 12 Januari 2020.

    Hasto merinci, ambang batas parlemen untuk Dewan Perwakilan Rakyat diusulkan naik menjadi 5 persen, dari sebelumnya 4 persen. Adapun ambang batas untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi diusulkan sebesar 4 persen dan DPRD kabupaten/kota sebesar 3 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sebab dan Pencegahan Kasus Antraks Merebak Kembali di Gunungkidul

    Kasus antraks kembali terjadi di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta. Mengapa antraks kembali menjangkiti sapi ternak di dataran tinggi tersebut?