Menteri Tjahjo Ingatkan Jangan Ada Nepotisme di Pemprov Riau

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengingatkan agar tak ada praktik nepotisme di Pemerintah Provinsi Riau. Ini terkait masuknya sejumlah kerabat gubernur dan sekretaris daerah Riau ke dalam Pemprov Riau.

    "Jenjangnya harus diikuti, kepangkatan jangan dikatrol, usia jangan yang mau pensiun lalu dinaikkan, sesuai aturan. Sepanjang sesuai aturan, silakan," kata Tjahjo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Januari 2020.

    Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Riau Syamsuar pada Senin kemarin. Dari situ, Tjahjo menyimpulkan belum ada masalah yang ditemukan dalam masuknya sejumlah kerabat gubernur dan sekda Riau ke pemerintahan.

    Menurut Tjahjo, proses rekrutmen dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan aturan yang ada.

    "(Gubernur Riau) menyampaikan secara keseluruhan, proses pergantian pimpinan pejabat di daerah semua sudah sesuai aturan, seizin Pak Mendagri, kemudian dalam proses rekrutmennya juga melibatkan PAN RB," kata Tjahjo.

    Sebelumnya, diketahui sejumlah kerabat dari Gubernur Riau Syamsuar dan Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid, dilantik menjadi pejabat di Riau. Pemilihan itu menimbulkan gejolak di masyarakat yang khawatir praktik nepotisme dilakukan.

    Meski begitu, Tjahjo mengatakan selama proses rekrutmennya sudah sesuai aturan, tak ada masalah pejabat yang masuk adalah kerabat dari gubernur ataupun sekda. Asalkan yang bersangkutan adalah sosok yang memiliki kapabilitas, dan dipilih dengan sepengetahuan Menteri Dalam Negeri.

    "Jadi jangan dilihat itu keluarga. Yang penting memenuhi aturan. Kepangkatan sudah memenuhi. Tesnya memenuhi," ujar Tjahjo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Virus Korona Menyebabkan Wabah Mirip SARS di Kota Wuhan, Cina

    Kantor WHO cabang Cina menerima laporan tentang wabah mirip SARS yang menjangkiti Kota Wuhan di Cina. Wabah itu disebabkan virus korona jenis baru.