Aziz Syamsuddin Diadukan, MKD DPR Janji Bekerja Transparan

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi DPRD. Dok.TEMPO/Ilham Fikri

    Ilustrasi DPRD. Dok.TEMPO/Ilham Fikri

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habibburokhman mengatakan MKD akan bekerja secara transparan sehubungan dengan aduan dugaan pelanggaran etik Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin. "Silakan dipantau saja prosesnya, kami akan bekerja secara transparan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Habiburokhman di Jakarta, Senin, 13 Januari 2020.

    Dia mengaku belum membaca berkas aduan yang disampaikan Koalisi Anti-Korupsi Indonesia (KAKI) terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Aziz ketika menjabat Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR. Menurut dia, Tim Sekretariat MKD sedang memeriksa kelengkapan administrasi laporan itu. "Selain itu kami selaku pimpinan MKD tidak boleh berkomentar tentang substansi perkara yang diperiksa."

    Sebelumnya, Komite Anti-korupsi Indonesia (KAKI) melaporkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena diduga melanggar etik meminta imbalan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di Lampung Tengah.

    "Pelanggaran kode etik itu dilakukan saat Aziz menjabat Ketua Banggar DPR RI," kata kuasa hukum KAKI, Agus Rihat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 13 Januari 2020. Menurut dia, permintaan imbalan itu terungkap atas pengakuan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang saat ini perkaranya akan disidangkan.

    Agus mengatakan dugaan pelanggaran kode etik itu terkait pengakuan mantan Bupati Kabupaten Lampung Tengah, Mustafa yang memberikan keterangan di luar persidangan, bahwa Azis Syamsuddin menerima imbalan sebesar 8 persen pengelontoran DAK pada APBN 2017. Dia berharap MKD memproses laporannya tentang dugaan pelanggaran etik Aziz Syamsuddin, dengan langkah awal meminta keterangan Mustafa.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.